Jakarta, CNBC Indonesia - PT Aneka Petroindo Raya (APR) menegaskan bakal tetap menggunakan merek BP di bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), meskipun BP telah melepas seluruh sahamnya di perusahaan patungan BP dengan PT AKR tersebut.
Manajemen APR menegaskan, seluruh kepemilikan saham BP di APR kini telah sepenuhnya beralih ke PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Kendati begitu, merek dan standar BP di bisnis SPBU di Indonesia tetap digunakan.
"Perubahan ini tidak mengubah penggunaan merek BP maupun penerapan standar BP yang berlaku internasional," kata perwakilan manajemen APR kepada CNBC Indonesia, Senin (9/11/2026).
Perwakilan manajemen APR menyatakan, perseroan bakal terus menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai standar BP yang berlaku internasional.
Oleh sebab itu, manajemen APR menegaskan kegiatan usaha dan operasional SPBU BP di Indonesia akan tetap berjalan seperti biasa berdasarkan perjanjian lisensi.
"Dengan dukungan pengalaman dan jaringan distribusi AKR yang kuat, APR berkomitmen untuk terus menjaga kualitas produk, standar operasional, dan pengalaman terbaik bagi pelanggan SPBU BP di Indonesia," katanya.
Sebagaimana diketahui, BP melepas kepemilikan 49,9% saham di lini bisnis SPBU di Indonesia ke PT Anugerah Krida Retailindo, sehingga BP resmi keluar dari perusahaan patungan dengan AKR yakni PT APR.
Head of Country BP Indonesia James Tehubijuluw menjelaskan, divestasi dilakukan sebagai bagian dari upaya perseroan dalam menata ulang portofolio guna mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kinerja di seluruh lini bisnis.
"BP telah menyepakati pelepasan (divestasi) kepemilikan 49,9% di PT Aneka Petroindo Raya (APR) kepada PT Anugerah Krida Retailindo (AKR). Dengan transaksi ini, BP akan keluar dari perusahaan patungan tersebut. Transaksi ini merupakan bagian dari upaya BP yang berkelanjutan dalam menata ulang portofolio guna mendukung pertumbuhan dan meningkatkan kinerja di seluruh lini bisnis," kata James dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Senin (9/11/2026).
James juga menegaskan keputusan tersebut tidak memengaruhi operasional perseroan di hulu minyak dan gas bumi (migas) RI, yakni di Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat.
"Indonesia tetap menjadi bagian penting dari portofolio global BP. Tangguh tetap menjadi aset strategis dalam portofolio Hulu BP di kawasan ini," tegasnya.
Sebagai tambahan, PT Aneka Petroindo Raya adalah perusahaan yang mengelola jaringan SPBU dengan merek BP-AKR Fuels Retail di Indonesia. Dengan akuisisi ini, bisa dikatakan BP resmi cabut dari bisnis SPBU di Indonesia.
Mengutip situs BP, kerja sama BP dan AKR pada bisnis SPBU ini telah terjalin sejak 5 April 2017 lalu, yakni dengan membentuk perusahaan patungan (Joint Venture) yakni PT Aneka Petroindo Raya (APR).
Di dunia, BP tercatat memiliki 17.000 Point of Sale dengan merek bp Group.
Penjelasan AKRA
Entitas usaha PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), yakni PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH), keduanya merupakan anak perusahaan dengan kepemilikan saham Perseroan masing-masing sebesar 99,99% membeli secara bersama-sama 11.444.565 saham PT Aneka Petroindo Raya (APR) milik BP Global Investments Limited, yang mewakili 49,9% dari modal ditempatkan dan disetor di APR, dengan harga pembelian saham sebesar USD 14.221.500 atau setara Rp257,45 miliar.
"Transaksi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Saham yang ditandatangani oleh para pihak. Setelah penyelesaian, seluruh saham APR akan dimiliki sepenuhnya oleh Grun Paregra dimiliki sepenuhnya oleh Grup Perseroan, dengan komposisi kepemilikan saham APR menjadi AKRIDA 99,99%, dan ADHI 0,00004%," ungkap Haryanto Adikoesoemo, Presiden Direktur AKRA, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (9/11/2026).
Tujuan transaksi ini adalah untuk merealisasikan kesepakatan divestasi BP atas 49,9% sahamnya di menyederhanakan portofolionya. Bagi Grup Perseroan, penyelesaian Transaksi akan meningkatkan kepemilikan Grup Perseroan di APR dari 50,1% menjadi 100%.
Transaksi ini dikatakan tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan, dan transaksi ini juga merupakan transaksi material sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
(wia)[Gambas:Video CNBC]