Politik

Mekeng Sebut Obligasi Daerah Bisa Jadi Kunci Percepatan Pembangunan

Diskusi Majelis bertema Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Ruang GBHN
Foto: MPR RI
Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng mendorong pemerintah dan DPR menyiapkan undang-undang tentang obligasi daerah. Regulasi tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mekeng mengungkapkan sejak Reformasi 1998 Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan otonomi. Namun, kewenangan tersebut perlu didukung kemampuan pembiayaan yang memadai agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

Mekeng menilai mengandalkan APBN dan PAD saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang.

"Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi," ujar Mekeng dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Majelis bertema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11). Kegiatan tersebut merupakan kerja sama Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, Fraksi Partai Golkar MPR RI, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Politikus senior Partai Golkar ini menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang memiliki landasan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meskipun telah lama dibicarakan dan sejumlah aturan teknis sudah diterbitkan, penerapannya di Indonesia belum berjalan. Padahal, hampir 20 negara di dunia telah memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bond untuk mendukung pembangunan.

Obligasi Daerah Bisa Biayai Proyek Produktif

Pada kesempatan tersebut, Mekeng pun mencontohkan Vietnam yang telah menerbitkan obligasi daerah hampir USD 1 miliar untuk membiayai pembangunan pengelolaan air dan sampah. Selain itu, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal sebagai negara yang telah memanfaatkan instrumen tersebut.

"Pengalaman negara-negara itu menunjukkan obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengembangkan potensi wilayah," imbuhnya.

Meski demikian, Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek yang mampu menghasilkan pendapatan. Dana yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintahan ataupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas. Rumah sakit dan pelabuhan, misalnya, dapat menjadi proyek yang dibiayai karena memiliki potensi pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi.

"Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang," tegasnya.

Mekeng juga membedakan obligasi daerah dengan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI. Ia mengatakan pembayaran pinjaman melalui SMI menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai basis pembayaran.

Sementara itu, lanjut Mekeng, obligasi daerah mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pembayaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas proyek tersebut.

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan untuk mempersiapkan pembentukan regulasi, Fraksi Partai Golkar MPR RI telah melakukan penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.

Mekeng mengatakan seluruh masukan yang dihimpun telah dirampungkan sebagai bahan penyusunan naskah akademik yang akan diserahkan oleh Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026.

"Berdasarkan perjalanan kami satu tahun melakukan public hearing itu, dari Depdagri sudah melakukan evaluasi dan juga masukan daripada akademisi-akademisi, sekarang ini ya, itu hanya 9 provinsi yang layak menerbitkan obligasi daerah dan 44 kabupaten/kota yang punya possibility untuk menerbitkan obligasi daerah. Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti," ungkapnya.

Meski demikian, Mekeng menegaskan penerbitan obligasi daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum masuk ke pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.

Ia pun menambahkan, penggunaan dana obligasi harus diawasi secara ketat dan dipastikan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran juga tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Mekeng menyebut tingkat gagal bayar obligasi daerah di dunia berdasarkan data yang diterimanya hanya sekitar 0,1 persen.

"Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang. Dan satu lagi, investor dari obligasi daerah itu banyak. Ada perbankan dalam negeri dan luar negeri, ada dana pensiun, ada asuransi, dan ada investment banking atau trust fund dari luar, besar sekali. Kita juga punya SUN itu, kalau tidak salah itu sekarang totalnya Rp 10 ribu triliun. Tidak usah banyak-banyaklah. Ambil seribu triliun atau dua ribu triliun, itu daerah sudah terbangun semua," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah, Bendahara FPG MPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dan para wartawan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun online (daring) anggota KWP sebagai peserta.