Oleh : KH Imam Jazuli Lc., MA, Rois Syuriah PBNU & Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia
KH Imam Jazuli Lc., MA, Rois Syuriah PBNU & Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia
Doktrin Tauhid yang ada dalam kitab suci dan sabda Nabi pada hakikat paling mendasarnya bukanlah sebatas pengakuan metafisika ketuhanan yang pasif, melainkan sebuah ideologi kebebasan sosial-politik yang membumi, demi terwujudnya ekonomi masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam kanvas kebudayaan manusia, Islam hadir bukan sekadar membawa ritus keagamaan, melainkan menyodorkan sebuah risalah pembebasan yang secara inheren mengusung spirit sosialisme religius—sebuah tatanan sosial berbasis humanisme radikal yang menempatkan keadilan distributif dan pembebasan manusia dari perhambaan modal sebagai jantung keimanan.
Ketika syariat Islam dipahami secara utuh melalui kacamata Maqasid al-Syariah, menjadi sangat gamblang bahwa setiap jengkal hukum dirancang untuk satu tujuan utama: li masalih al-ibad, demi kemaslahatan dan martabat manusia.
Lima pilar perlindungan esensial—dari perlindungan jiwa, akal, hingga harta—bukanlah legitimasi bagi penumpukan modal pribadi tanpa batas, melainkan sebuah amanat struktural agar harta tidak hanya berputar di kalangan kaum kaya belaka, sekaligus membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan penindasan yang sistematis.
Praksis kenabian di Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW merupakan cetak biru historis dari tatanan sosialisme berbasis spiritualitas ini. Nabi hadir di tengah jazirah Arab bukan hanya sebagai pemimpin agama, melainkan sebagai seorang pembebas struktural yang meruntuhkan feodalisme dan oligarki finansial Mekah.
Langkah pertama yang diayunkan di Madinah adalah penghentian sistem utang-piutang ribawi yang mencekik kaum miskin, disusul penegakan jaminan sosial dan perlindungan buruh melalui imperatif moral yang menuntut pemberian upah secara adil sebelum keringat pekerja mengering.
Nabi juga melakukan regulasi ketat di pasar Madinah dengan melarang keras ihtikar (penimbunan barang) dan monopoli harga demi mencegah manipulasi modal oleh para spekulan. Lebih dari itu, sistem filantropi Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dilembagakan bukan sebagai mekanisme karitas sukarela yang memelihara rasa kasihan, melainkan sebagai instrumen redistribusi kekayaan wajib demi memangkas jurang kelas.
Dimensi sosialisme religius kenabian ini menemukan artikulasinya yang paling kontemporer pada perlindungan atas kekayaan publik. Sabda Nabi SAW yang menegaskan bahwa seluruh umat berserikat dan memiliki hak yang sama atas "air, rumput, dan api" merupakan basis doktrinal bagi kepemilikan publik atas barang-barang vital (the commons).
Di era modern, amanat kenabian ini bertransformasi menjadi mandat teologis untuk melakukan nasionalisasi dan pengelolaan publik atas sumber daya air, energi, hutan, serta hasil bumi dan pertambangan. Menyerahkan barang tambang dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada penguasaan privatisasi korporat dan oligarki modal adalah penyelewengan nyata terhadap cita-cita kenabian Madinah.
Kesadaran historis dan teologis inilah yang kemudian memantik gelombang pemikiran Kiri Muslim dan teologi pembebasan melintasi zaman. Pada fajar kebangkitan intelektual Arab, Abdul Rahman al-Kawakibi melalui mahakaryanya Tabai' al-Istibdad wa Masari' al-Isti'bad meletakkan fondasi anti-despotisme dengan membongkar bagaimana tirani politik dan monopoli ekonomi saling berkoalisi memiskinkan rakyat dan merusak moralitas agama.
Semangat ini dilanjutkan oleh Khalid Muhammad Khalid dalam Min Huna Nabda yang secara vokal menggugat feodalisme berkedok agama demi menyuarakan keadilan distribusi kekayaan bagi rakyat jelata. Bahkan Sayyid Qutb pada fase awal karier intelektualnya lewat Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam secara tajam mengecam kapitalisme Barat dan menegaskan bahwa Islam adalah ideologi keadilan sosial yang menolak pemusatan kekayaan pada sekelompok kecil pemilik modal.