Jakarta (ANTARA) - Rencana publikasi perdana laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 23 November 2026 memancing antusiame publik. Hal ini beralasan, sebab sejak resmi diluncurkan pada Februari 2025, publik belum pernah mendapatkan pembukuan konsolidasi dari superholding ini.
Pembentukan Danantara memang membuka babak paling mendasar dalam sejarah korporasi negara. Untuk pertama kalinya, sebanyak 1.074 perusahaan pelat merah dari induk, hingga cicit, usaha ditarik ke bawah satu kendali tunggal yang berwenang menutup, menjual, dan menggabungkannya. Langkah ini membidik target sekitar 254 perusahaan inti pada penghujung 2026, sebelum dikerucutkan kembali menjadi kurang dari 200 perusahaan pada 2030.
Keberanian merombak struktur tersebut membuka peluang besar bagi Danantara untuk menjawab ekspektasi publik dan pasar. Efisiensi dari perampingan yang terukur ini berpotensi menutup kebocoran hingga Rp50 triliun per tahun, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola korporasi negara. Dengan audit yang transparan, pengawasan kelembagaan yang kuat, dan komitmen menjaga layanan publik, konsolidasi aset strategis ini akan memperkokoh daya saing Danantara di mata investor global.
Tantangan itu terasa krusial karena desain kelembagaan Danantara berbeda dari kebanyakan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) di dunia. Norwegia dan negara-negara Teluk membangun dana abadinya dari surplus pendapatan minyak, sedangkan Singapura memanfaatkan cadangan devisa serta kelebihan anggaran fiskal. Danantara justru bertumpu langsung pada kesehatan BUMN itu sendiri, sehingga apabila perusahaan negara di dalamnya bermasalah, kinerja Danantara otomatis ikut terbebani.
Selama puluhan tahun, ekosistem BUMN memang keropos akibat pengelolaan yang terpecah dalam sekat birokrasi. Kepemilikan saham berada di Kementerian Keuangan, sementara fungsi pembinaan dipegang Kementerian BUMN. Akibat dualisme tersebut, dividen dari satu BUMN yang mencetak laba besar tidak bisa langsung dialihkan untuk menopang BUMN strategis lain yang sedang tertekan.
Di sisi lain, setiap induk usaha begitu leluasa membuka anak perusahaan di luar kompetensi intinya. Perusahaan energi ikut berbisnis agen perjalanan dan rumah sakit, sementara hampir setiap BUMN besar memiliki perusahaan logistik serta jaringan hotel sendiri.
Data audit internal Danantara menyingkap betapa mahal ongkos fragmentasi tersebut. Dalam forum Danantara Technology Innovation Investment Forum pada Oktober 2026, COO Danantara, sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, memaparkan bahwa 52 persen dari 1.074 perusahaan negara ternyata merugi, dengan total kerugian langsung sekitar Rp20 triliun setiap tahun.
Persoalannya tidak berhenti di angka kerugian operasional itu saja. Sekitar 80 persen anak usaha bertahan hidup dari transaksi internal berlapis dengan induknya sendiri. Proyek diteruskan berjenjang dari induk ke anak, turun ke cucu, lalu ke cicit usaha, dan setiap lapisan menyedot margin keuntungan. Banyak anak perusahaan sekadar berfungsi sebagai perantara alih daya (outsourcing) yang menggerus efisiensi induknya, dengan taksiran kebocoran mencapai Rp30 triliun per tahun.
Jika kedua sumber pemborosan itu digabungkan, potensi penghematannya menembus Rp50 triliun per tahun, bahkan sebelum menghitung efisiensi gaji, tunjangan, dan fasilitas ribuan kursi direksi maupun komisaris di ratusan anak dan cucu usaha yang ikut dipangkas. Temuan ini memberi pelajaran penting bagi arah pembangunan nasional. Sumber modal pembangunan yang paling murah ternyata bersembunyi di dalam efisiensi tubuh BUMN sendiri, dan cara mendapatkannya cukup dengan menghentikan pemborosan tersebut.
Cara Danantara menyaring perusahaan yang layak dipertahankan juga patut dicatat karena bertumpu pada audit fundamental yang terukur. Setiap entitas diuji satu per satu menggunakan standar kompetitor global, mulai dari model bisnis, sumber pendapatan, komposisi pemasukan, hingga struktur biayanya.
Sektor kebandarudaraan menjadi contoh paling gamblang. Proporsi pendapatan nonaeronautika bandara global rata-rata menyentuh 40 persen dengan belanja sekitar 14 dolar AS per penumpang, sedangkan bandara domestik masih tertinggal jauh di kisaran 2 dolar AS per penumpang. Selain perbandingan global, Danantara menakar ukuran pasar, prospek industri, serta kapabilitas internal setiap entitas, dari kesehatan neraca keuangan sampai mutu sumber daya manusianya.
Sebagaimana dipaparkan CEO Danantara Rosan Roeslani pada Agustus 2026, hasil penyaringan dari tiga parameter tersebut bermuara pada empat langkah eksekusi tegas, yakni likuidasi, divestasi, konsolidasi atau merger, dan restrukturisasi.
Perusahaan yang tumpukan utangnya melampaui aset, pangsa pasarnya sempit, serta miskin kapabilitas finansial maupun SDM langsung dilikuidasi secara permanen. Sementara itu, unit usaha di luar bisnis inti yang masih memiliki nilai ekonomi menarik dilepas kepada investor agar BUMN kembali fokus menggarap sektor strategis.
Jalur merger diarahkan pada sektor yang paling tumpang tindih demi menciptakan skala ekonomi raksasa. Sebanyak 60 rumah sakit BUMN disatukan ke dalam jaringan Indonesian Hospital, lebih dari 100 perusahaan perhotelan dikonsolidasikan, dan 23 pengelola kawasan industri dilebur ke dalam PT Kawasan Industri Indonesia menjadi pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara seluas 35.000 hektare.
Hasil terbaru terlihat pada 11 November 2026 ketika empat manajer investasi pelat merah resmi bergabung menjadi PT Danareksa Investment Management Indonesia (Danareksa Investments) dengan dana kelolaan menembus Rp172,5 triliun. Keempat entitas tersebut adalah Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management.
Perampingan gurita bisnis tersebut berjalan beriringan dengan kelahiran entitas baru bermandat strategis, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) untuk mengendalikan tata kelola ekspor komoditas utama, seperti batu bara, sawit, dan paduan besi, serta Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional.
Laju eksekusinya memang bergerak sangat cepat. Dalam Pidato Kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah sudah menutup sekitar 290 BUMN yang tidak produktif. Hanya berselang dua bulan, pada akhir Oktober 2026, Presiden kembali melaporkan angkanya telah melonjak menjadi 364 perusahaan yang dirampingkan.
Percepatan ini mengarah langsung pada sasaran 254 entitas inti di akhir 2026, sebelum dikerucutkan bertahap menjadi kurang dari 200 perusahaan solid pada 2030. Kecepatan luar biasa itulah yang menuntut pengawasan sepadan. Terlebih, konsolidasi ini menempatkan seluruh aset raksasa BUMN di bawah satu atap superholding.
Konsentrasi kekuasaan ekonomi sebesar ini memerlukan mekanisme kontrol yang terukur agar berjalan optimal. Dengan menerapkan audit independen, keterbukaan informasi, serta penempatan direksi berbasis kompetensi profesional, superholding akan mampu menjaga integritasnya dan menutup celah bahaya moral secara sistemik.
Agar langkah besar ini benar-benar membawa manfaat, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dikawal bersama.
Pertama, Danantara perlu menerbitkan laporan berkala atas setiap entitas yang ditutup, dijual, atau digabung, lengkap dengan nilai valuasi aset serta identitas pembelinya, agar proses divestasi tidak tergelincir menjadi obral aset negara.
Kedua, laporan keuangan perdana Danantara yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dibuka secara rinci kepada publik, tidak cukup disajikan dalam angka gelondongan.
Ketiga, pemerintah dan Danantara wajib mengawal komitmen anti-PHK massal, sekaligus menjaga mandat pelayanan publik (PSO) di sektor transportasi perintis, logistik pos, energi, dan pangan. Bagaimanapun, peleburan puluhan perusahaan lintas sektor ini menyangkut nasib ribuan pekerja serta hajat hidup masyarakat luas.
Pertaruhan besar ini juga menyentuh kredibilitas pasar modal dan iklim investasi nasional. Investor institusional asing maupun domestik akan menilai keberhasilan Danantara dari kinerja nyata di lapangan, misalnya apakah entitas hasil penggabungan, seperti Danareksa Investments, mampu tumbuh sehat secara organik atau sekadar tampak besar akibat penjumlahan aset.
BUMN yang ramping, bersih dari transaksi internal berlapis, dan dikelola secara profesional pasti jauh lebih mudah menarik modal jangka panjang maupun pendanaan segar di lantai bursa.
Merampingkan 1.074 perusahaan menjadi kurang dari 200 entitas merupakan pekerjaan raksasa, dan sejauh ini Danantara telah membuktikan nyali eksekusinya. Kendati demikian, keberhasilan reformasi korporasi negara pada akhirnya akan diuji oleh ketahanan perusahaan yang tersisa dalam mencetak laba berkelanjutan, menjaga mandat pelayanan publik, serta merawat kepercayaan publik dan pasar lewat laporan audit independen yang terbuka.
*) Arif Taufiq Nurrachman Aziez adalah Tenaga Ahli DPR RI, alumnus MPKP FEB UI, pemerhati ekonomi