Mendagri Kejar Percepatan Bansos Digital, Apa Manfaatnya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.

Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tito menjelaskan, percepatan digitalisasi pemerintahan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyederhanakan birokrasi dan mengintegrasikan berbagai layanan publik. Salah satu sektor yang menjadi tahap awal penerapan sistem tersebut adalah perlindungan sosial.

"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual," kata Tito.

Menurut dia, digitalisasi di sektor perlindungan sosial diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus mendatangi berbagai instansi secara langsung.

"Nah, sebagai langkah pertama yang dites dan dicobakan sistem ini adalah di bidang sosial, yaitu Perlindungan Sosial. Kita tahu bahwa pemerintah, pusat, maupun negara memiliki instrumen memberikan bantuan kepada masyarakat," tuturnya.

Data Kependudukan Jadi Basis Integrasi

Tito mengatakan, Perlinsos Digital merupakan bagian dari pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau GovTech. Dalam sistem ini, data kependudukan yang bersumber dari KTP elektronik (KTP-el) menjadi basis integrasi berbagai layanan publik.

Pengembangan sistem tersebut didukung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang telah mengintegrasikan data kependudukan dengan data biometrik.

Pemerintah juga menyiapkan sistem yang menghubungkan berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, kendaraan bermotor hingga pertanahan. Nantinya, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan tersebut melalui satu identitas atau nomor unik.

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat [tanah], sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujarnya.

Khusus untuk penyaluran bansos, integrasi data tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan informasi kepemilikan aset, seperti tanah dan kendaraan. Data itu menjadi salah satu bahan untuk menilai kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan.

Tito menjelaskan, hasil pemadanan data nantinya dapat mengelompokkan masyarakat berdasarkan jenis bantuan yang layak diterima, baik bantuan tunai, nontunai, maupun keduanya.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa [dikategorikan], bantuan dalam bentuk tunai, atau layak bantuan untuk non-tunai, atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya peran agen Perlinsos untuk mempercepat proses registrasi masyarakat. Sebab, tidak semua warga memiliki telepon pintar atau mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah terregistrasi. Sementara jumlah agen yang terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan agen aktif lebih dari 502 ribu orang.

"Ada masyarakat yang sudah terregistrasi, yang terdaftar, yang wajahnya di-recognized gitu ya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak, sudah kami laporkan 18,8 juta KK. Dan kemudian, agen yang sudah terdaftar, itu lebih dari 1 juta orang," ungkapnya.

Menurut Tito, percepatan registrasi Perlinsos Digital juga membantu pemerintah daerah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan demikian, penyaluran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah diharapkan semakin tepat sasaran.

Selain itu, sistem tersebut dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengurangan stunting.

"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tambahnya.

Tito turut mengapresiasi capaian dua provinsi dengan tingkat registrasi tertinggi, yakni Aceh sebesar 51,25 persen dan Bali sebesar 50,73 persen.

Dia mendorong pemerintah daerah lainnya membentuk tim atau satuan tugas (satgas) percepatan registrasi Perlinsos dengan melibatkan dinas sosial dan dinas Dukcapil. Dalam struktur tersebut, sekretaris daerah bertindak sebagai pengawas, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab.

"Saran saya ketuanya adalah Kepala Dinas Sosial tiap-tiap daerah, provinsi, kabupaten/kota. Didampingi yang lain yang harus masuk adalah Dinas Dukcapil, harus masuk situ. Kemudian bisa nanti pengawasnya adalah Sekda, penanggung jawabnya adalah kepala daerah," tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah atau perwakilannya secara daring.