Politik

Mendagri Minta Pemda Kebut Belanja APBD dan Permudah Investasi

Mendagri Tito Karnavian (Syahid/detikcom)
Foto: Mendagri Tito Karnavian (Syahid/detikcom)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dia mengatakan ada sejumlah daerah yang penerimaannya sudah tinggi, tapi realisasi belanja masih rendah.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam forum Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026). Dia mengatakan anggaran yang ada harus dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.

Dia mencontohkan Maluku Utara. Dia mengatakan pendapatan Malut sudah mencapai 93 persen, namun belanjanya masih 62 persen.

"Kalau dia PAD yang tinggi itu kerjaannya Kadispenda, pertahankan kalau tinggi seperti ini. Tapi kalau lemot seperti ini 62 persen, Kadispenda-nya pertahankan kepala BPKAD-nya pertahankan bedah kadis-kadis mana yang membuat ini jadi 62 persen," kata Tito.

Dia juga menyoroti Papua Tengah. Dia mengatakan pendapatan Papua Tengah sudah mencapai 90 persen, namun belanja daerah masih 47 persen.

"Rakyat Anda membutuhkan uang itu untuk dijadikan proyek pembangunan sekolah, kesehatan, UMKM, pariwisata, pasar-pasar diperbaiki. Jangan disimpan di bank. Ini disimpan di bank kalau begini," ujar Tito.

Tito mengatakan belanja pemerintah daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian. Dia mengatakan ada sejumlah daerah yang sektor swastanya tidak kuat sehingga harus mengandalkan belanja pemerintah daerah. Tito mengatakan ada juga daerah yang sektor swastanya baik sehingga pendapatan daerah bisa tinggi.

"PAD itu menunjukkan bahwa swastanya hidup atau tidak. PAD yang tinggi seperti Jakarta 80 persen, Kaltim 75 persen, Banten 74 persen menunjukkan ekonomi swasta mereka hidup. Karena PAD itu berasal dari terutama pajak dan retribusi dari dunia swasta. Nah jadi kalau seandainya hidup pajaknya tinggi retribusinya dapatnya tinggi, berarti swastanya hidup," kata Tito.

Tito mengatakan pemda harus mempermudah investor dari dalam maupun luar negeri. Dia mengatakan masuknya investor dapat membuka lapangan kerja dan daerah tidak perlu banyak bergantung dari pusat.

"Dubai tidak lebih dari 5 hari, di New Zealand tidak lebih dari 2-3 hari orang berusaha dapat izin, di Singapura bahkan bisa satu hari dua hari saja. Tolong kepala-kepala daerah ini berikan karpet merah karena jangan mikirnya sekarang. Mikirnya nanti akan ada lapangan kerja, ekonomi akan berputar ketika swasta-swasta ini hidup, kafe-kafe, restoran, hotel hidup, UMKM hidup," ujar Tito.