Politik

Mendes: Dana desa untuk KDKMP akan jadi aset desa

Mendes: Dana desa untuk KDKMP akan jadi aset desa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan dana desa yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi aset bagi desa.

"Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100 persen jadi aset desa," kata Yandri seusai menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri menanggapi permohonan pengujian sejumlah ketentuan undang-undang terkait pelaksanaan KDKMP yang tengah diproses Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, pembangunan fasilitas KDKMP diharapkan memperkuat infrastruktur penunjang kegiatan usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat perdesaan.

"Karena Kopdes itu memang menjadi alat pemerintah dan akan menjadi gerakan ekonomi di desa," ujarnya.

Yandri mengatakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terus berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa mengenai pelaksanaan program KDKMP.

Ia menyebut para kepala desa yang telah ditemuinya, termasuk melalui koordinasi dengan asosiasi desa, tidak menyampaikan keberatan terhadap keberadaan koperasi tersebut.

Kendati demikian, Yandri menyatakan pihaknya menghormati pendapat para pemohon yang mempersoalkan kebijakan KDKMP melalui pengujian undang-undang di MK.

Ia juga mengungkapkan hingga Jumat, kementeriannya belum diminta menyampaikan keterangan dalam perkara tersebut sehingga masih menunggu perkembangan proses persidangan.

Sebelumnya, MK menggelar sidang perbaikan permohonan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11), yang menguji sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Permohonan tersebut diajukan Kepala Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari.

Para pemohon antara lain menilai pengalokasian dana desa untuk KDKMP berpotensi mengesampingkan prioritas pembangunan berdasarkan keputusan musyawarah desa.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan penyesuaian alokasi dana desa untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar 58,03 persen dari pagu dana desa setiap desa, atau Rp34,57 triliun secara nasional.

Sementara itu, PMK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur skema pembiayaan perbankan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Pembiayaan tersebut memiliki batas maksimal Rp3 miliar per unit gerai, dengan tingkat bunga sebesar 6 persen per tahun dan jangka waktu pembiayaan 72 bulan.

Pasal 2 ayat (6) PMK tersebut juga mengatur bahwa gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi yang dihasilkan dari pembiayaan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.