Oleh : Ima Rachmalia
CEO Sinergi Foundation dan mahasiswa Magister Akuntansi 2026 Universitas Islam Bandung.
Jika sebuah lembaga amil zakat menerima dana Rp100 juta dalam satu hari, dengan rincian Rp60 juta dari muzaki yang menunaikan zakat, Rp30 juta dari donatur yang berinfak untuk bantuan pangan, dan Rp10 juta dari bunga jasa giro rekening bank, uang tersebut mungkin masuk ke rekening yang sama. Namun, hukum yang melekat pada masing-masing dana berbeda. Karena itu, akuntansi syariah mengharuskan ketiganya dicatat secara terpisah. Inilah alasan utama mengapa dana zakat tidak boleh dicampur dengan dana lain.
Amanah sebagai dasar akuntabilitas
Dalam teori akuntansi syariah, pencatatan bukan sekadar urusan teknis, melainkan wujud amanah. Pengelola dana memikul pertanggungjawaban kepada Allah Ta’ala dan manusia sekaligus (Harahap, 2003). Zakat memiliki ketentuan yang paling ketat, yakni penyalurannya terbatas pada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60.
Dana yang peruntukannya sudah ditetapkan syariat tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, termasuk membiayai operasional lembaga di luar bagian amil yang diperbolehkan. Pencampuran dana membuat batas peruntukan itu kabur dan akuntabilitas pun ikut hilang.
Empat dana dalam satu lembaga
Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan pencatatannya diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Standar ini direvisi oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI pada 31 Mei 2022. Setelah penomoran ulang standar akuntansi keuangan, standar tersebut menjadi PSAK 409 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 (IAI, 2022).
Standar ini membedakan empat kelompok dana yang masing-masing dicatat dalam pos tersendiri.
Pemisahan ini membuat laporan keuangan dapat menjawab pertanyaan paling mendasar bagi muzaki dan masyarakat, yaitu ke mana dana saya disalurkan dan berapa bagian yang digunakan untuk operasional lembaga?
Pada contoh di awal, Rp60 juta dana zakat dicatat sebagai penambahan dana zakat. Sementara itu, Rp30 juta infak untuk bantuan pangan dicatat sebagai dana infak/sedekah. Karena peruntukannya spesifik, dana tersebut diperlakukan sebagai dana terikat.
Adapun Rp10 juta dari bunga jasa giro tidak dihitung sebagai pendapatan lembaga, melainkan dicatat sebagai dana nonhalal, lalu disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika lembaga menggunakan sebagian dana zakat untuk biaya operasional, penggunaannya hanya sah sebatas hak amil yang telah ditetapkan. Penggunaan tersebut dicatat sebagai pemindahan ke dana amil, bukan sebagai beban yang dibebankan begitu saja kepada dana zakat.
Angka dalam ilustrasi ini hanya contoh. Prinsip terpentingnya adalah setiap rupiah harus dapat ditelusuri asal dan tujuannya.
Penyajian yang transparan
Revisi 2022 juga menyempurnakan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan entitas amil terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan aset kelolaan kini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Untuk aset zakat yang nilai wajarnya berfluktuasi secara signifikan, standar mengatur pengukuran ulang dan pengakuan perubahannya dalam dana zakat (IAI, 2022). Dengan begitu, pembaca laporan dapat melihat gambaran yang lebih jujur mengenai nilai dana yang dikelola.
Larangan mencampur dana zakat bukan sekadar aturan administratif. Larangan ini merupakan cara akuntansi menjaga amanah, yaitu memastikan zakat sampai kepada yang berhak, infak digunakan sesuai niat pemberinya, dan dana nonhalal tidak menyusup menjadi pendapatan lembaga.
Bagi masyarakat, laporan keuangan yang terpisah dan terbuka merupakan dasar untuk percaya. Bagi lembaga amil, hal tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban yang nyata. Pada artikel berikutnya, kita akan membahas bagaimana standar lain, seperti akuntansi wakaf, melengkapi gambaran pelaporan lembaga filantropi.