JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pertimbangan berbeda dalam menetapkan hukum rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape. Jika hukum merokok dalam fatwa MUI pada 2009 bersifat kondisional, penggunaan vape kini ditetapkan haram secara mutlak, termasuk produksi dan perdagangan produk tersebut.
Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof KH Shofiyullah Muzammil, menjelaskan, salah satu pertimbangan pengharaman vape berkaitan dengan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri mengenai penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika cair.
"Karena vape menurut temuan BNN dan Puslabfor Mabes Polri saat ini adalah satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk narkotika cair," ujar Shofiyullah saat dihubungi Republika, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, temuan tersebut menjadi salah satu hal yang membedakan pertimbangan hukum vape dengan rokok konvensional. Karakteristik perangkat vape yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi narkotika cair menjadi perhatian dalam penetapan hukum penggunaannya.
Pengharaman vape tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diumumkan secara resmi pada 9 November 2026.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar perangkat tersebut tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, MUI juga mengharamkan penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Produksi dan/atau perdagangan rokok elektrik juga dinyatakan haram.