Indonesia memiliki wilayah laut seluas 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer. Luas itu tak sekedar angka, di dalam ruang biru tersimpan harta karun besar yang perlu dimanfaatkan dan ditata.
Direktur Pembinaan Penantaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Amehr Hakim mengungkapkan betapa penting menata dan mengelola ruang laut sehingga bisa memberi manfaat terutama untuk masyarakat.
"Kalau ruang tak diatur, ditentukan, ya tumpang tindih. Ketika itu terjadi berantem terus. Akhirnya karena tidak selesai, semua tidak jalan padahal semua sektor ekonomi bagus," kata Amehr di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Tata ruang laut, lanjut dia, harus jelas sekaligus bisa dipahami pemangku kepentingan yang memanfaatkan laut.
Tumpang tindih atau ketidakharmonisan itu pernah terjadi, salah satunya saat muncul kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten, pada 2024 hingga awal 2025.
Pagar laut itu membentang sepanjang 30,16 km dan sempat mengganggu kehidupan nelayan dan para pembudidaya. Setelah diusut, pagar laut misterius itu ilegal dan tak mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
KKP lantas bergegas menyegel, membongkar, dan menertibkan pagar laut misterius itu.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembongkaran pagar laut ini menjadi langkah awal untuk mengembalikan fungsi ruang laut yang sempat terganggu akibat keberadaan pagar laut ilegal.
Contoh lain ketidakteraturan tata ruang laut adalah sedimentasi di kawasan perairan Morodemak, Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini berdampak ke nelayan yang kesulitan mengoperasikan kapal keluar masuk muara, terutama saat air surut.
Fenomena ini dipicu berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari perubahan tata guna lahan di daratan, aliran sedimen dari daerah aliran sungai (DAS), hingga pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang tak terintegrasi antara darat dan laut.
Kasus Morodemak menjadi alarm bahwa penataan kawasan pesisir yang berkelanjutan berguna untuk memastikan keseimbangan fungsi ekologis sosial, dan ekonomi.
Penataan ruang laut yang baik juga harus mampu mengendalikan risiko lingkungan, menjaga konektivitas ekosistem pesisir, serta melindungi mata pencaharian masyarakat yang bergantung langsung pada laut.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan agar transformasi tata ruang laut semakin terbenahi.
Sebagai kelanjutan Perpres, Menteri Trenggono pada 10 Februari 2025 mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL).
Ditjen PRL inilah yang ditugaskan menata ruang laut melalui unsur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan.
Sebagai bagian upaya menata ruang laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggelar forum tingkat internasional, Global Marine Spatial Planning (MSP) Conference and Expo 2026. Acara ini akan dilaksanakan di Bali pada 25-27 November.
Dalam acara itu akan hadir para pemimpin dunia, pakar, pemangku kepentingan laut, hingga investor. Mereka bakal membahas penataan ruang laut yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan kelautan hingga memperkuat hukum serta regulasi.
Global MSP tahun ini mengusung tema "Unlocking, Securing, Transforming: From Ocean Planning to Sustainable Blue Investment." Tema tersebut merefleksikan upaya penataan ruang laut melalui kemitraan strategis serta dampak yang terukur bagi masyarakat dan lingkungan.