Politik

Menhan Sjafrie Jawab Isu Pergantian Panglima TNI

Menhan Sjafrie Jawab Isu Pergantian Panglima TNI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) memastikan pemerintah tidak berencana mengganti Jenderal di tengah mencuatnya isu pergantian pucuk pimpinan militer.

“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima,” kata Sjafrie seusai menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Penegasan Sjafrie sekaligus menjawab spekulasi mengenai pergantian Panglima TNI yang menguat setelah adanya pergantian sejumlah jabatan strategis di lingkungan militer.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 15 Oktober 2026.

Pergantian jabatan tersebut sempat memunculkan spekulasi mengenai peluang Maruli maupun Tandyo untuk menggantikan Agus Subiyanto. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai calon Panglima TNI yang baru.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga menyatakan bahwa pimpinan DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

“Surpres belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sjafrie Ingin Strategi Pertahanan Defensif Ditegaskan dalam UU

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ingin strategi pertahanan defensif Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara.

Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak berorientasi menyerang negara lain, melainkan menjaga wilayah dan kepentingan nasional.

Sjafrie mengatakan, prinsip pertahanan defensif belum tercantum secara tegas dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Karena itu, pemerintah berencana memasukkan prinsip tersebut dalam revisi undang-undang.

“Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita,” kata Sjafrie seusai menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Sjafrie, strategi pertahanan Indonesia saat ini bersifat defensif. Artinya, kebijakan pertahanan negara tidak disusun dengan tujuan menyerang atau menguasai wilayah negara lain.

“Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain,” ujarnya.

Sebaliknya, pertahanan Indonesia diarahkan untuk melindungi wilayah teritorial serta menjaga kepentingan nasional di dalam negeri.

“Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis,” katanya.

Sjafrie menilai prinsip tersebut perlu dituangkan dalam undang-undang agar arah strategi pertahanan Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih jelas.

Rencana tersebut menjadi salah satu pokok pembicaraannya dengan Dasco dan Utut.

“Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut. Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut,” jelasnya.

Sjafrie menyebut UU Pertahanan yang berlaku sejak 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pertahanan nasional. Terlebih, UU tentang TNI telah lebih dahulu direvisi.

Untuk menyiapkan perubahan tersebut, Kementerian Pertahanan bersama DPR berencana membentuk kelompok kerja yang akan merumuskan materi revisi.

Sjafrie menargetkan rumusan perubahan dapat diselesaikan pada akhir 2026 sehingga revisi UU Pertahanan bisa dilakukan pada 2027.

“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” ujarnya.