JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan isi pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Keduanya membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Sjafrie mengatakan, UU Pertahanan yang berlaku saat ini sudah cukup lama dan perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan negara. Menurutnya, terdapat sejumlah hal strategis yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut.
"Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco," kata Sjafrie, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pertahanan adalah strategi pertahanan negara. Sjafrie menyebut, strategi pertahanan Indonesia saat ini bersifat defensif, yakni tidak memiliki niat untuk menyerang negara lain, tetapi tetap menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
"Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita. Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensiftif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain," ujarnya.
Menurut Sjafrie, Indonesia tetap memiliki kepentingan untuk menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional. Namun, prinsip tersebut belum tertulis secara eksplisit dalam UU Pertahanan yang berlaku.
"Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan, mengadakan satu, rencana revisi," katanya.