Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti urgensi pembentukan payung hukum yang kuat untuk merealisasikan penerbitan obligasi daerah. Hal itu diungkapkannya menyusul penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Misbakhun menjelaskan saat ini rata-rata 65,12% APBD daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, ruang gerak daerah untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun mencari pembiayaan alternatif dinilai masih dibatasi berbagai aturan.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah nantinya disusun sebagai aturan khusus atau lex specialis. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin komitmen jangka panjang terkait obligasi.
"RUU Obligasi Daerah ini harus menjadi lex specialis. Kenapa? Karena kita ada komitmen lintas periode. Padahal kalau kita membicarakan obligasi, obligasi itu kan bersifat jangka panjang dan pasti melewati periodisasi seorang kepala daerah," ujar Misbakhun dalam diskusi panel yang diselenggarakan di Komplek MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Misbakhun menekankan perlunya harmonisasi lintas regulasi agar kreativitas pembiayaan daerah bisa terbuka. Ia menambahkan, Komisi XI DPR RI telah memulai penyusunan naskah akademik RUU tersebut dan siap membahasnya bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Begitu kita ketemu perempatan yang seperti ini, maka nanti Undang-Undang HKPD harus memberikan ruang, Undang-Undang Keuangan Negara juga memberikan ruang, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan investasi pasar modal juga memberikan ruang. Diharapkan kreativitas daerah itu terbentuk," jelas Misbakhun.
Terkait risiko gagal bayar (default) karena aset pemda tidak dapat disita maupun dipailitkan lewat mekanisme PKPU, Misbakhun menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut justru harus dijawab melalui RUU Obligasi Daerah.
"Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya," kata Misbakhun.
Sebagai solusi, ia mengusulkan skema penggabungan (bundling) aset antara fasilitas layanan publik (PSO) seperti rumah sakit atau pasar dengan aset komersial daerah. Selain itu, regulasi juga perlu membuka ruang agar BI dapat menyerap obligasi daerah di pasar sekunder demi menjaga likuiditas.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat ini membutuhkan alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD.
"Kalau DKI Jakarta yang kita lihat APBD-nya paling bagus di negeri ini untuk ukuran daerah saja mau menerbitkan obligasi daerah, apalagi daerah lain," kata Melki, sapaan akrabnya.
Melki mencontohkan kondisi di NTT, di mana dari 23 pemerintah daerah, hanya tiga daerah yang APBD-nya relatif sehat, yakni Provinsi NTT dengan PAD mendekati 30%, Kota Kupang, dan Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan sisanya memiliki PAD di bawah 10%. Rata-rata pemda di NTT bergantung hingga hampir 80% pada transfer pusat.
Padahal, lanjut Melki, daerah memiliki potensi besar yang sulit didanai APBD, seperti potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hampir 300 gigawatt dan pengembangan pelabuhan internasional di jalur ALKI III. Menurut Melki, Jika payung hukum serta hitungan bisnisnya matang, obligasi daerah bahkan diyakini dapat menarik pulang dana WNI yang selama ini tersimpan di luar negeri.
"Kalau instrumen APBN dan APBD belum cukup untuk menjawab itu semua, kita mesti mencari cara-cara lain. Menurut saya obligasi daerah ini membantu daerah untuk punya alternatif," ujar Melki.
"Cita-cita kita menarik pulang uang Indonesia di luar negeri itu mungkin bisa memakai mekanisme ini, karena hitung-hitungannya masuk kalau kita bisa siapkan ini semua dengan baik," imbuhnya.
Guna memastikan RUU Obligasi Daerah ramah bagi daerah berkapasitas fiskal terbatas maupun wilayah kepulauan, Melki menyampaikan empat usulan:
- Kepastian proses, mencakup pembagian kewenangan, alur persetujuan, standar dokumen, dan waktu layanan yang detail serta jelas.
- Perlindungan fiskal, terkait disiplin utang, tanggung jawab pembayaran, pengawasan, serta mekanisme penanganan apabila terjadi kesulitan pembayaran.
- Perlindungan investor, meliputi keterbukaan informasi, hak investor, hingga peran wali amanat.
- Kesiapan daerah, berupa pendampingan teknis bagi ASN dan perangkat daerah mulai dari tahap penyiapan proyek, penyelenggaraan, hingga pemantauan.
"Ekosistemnya yang perlu dibangun dan diperkuat, dari mulai ekosistem di pusat sampai ke ekosistem di daerah. Kalau ekosistem ini dibangun dengan baik dan semuanya saling topang, undang-undangnya jalan, di lapangan juga jalan," jelas Melki.
Dukungan Bank Indonesia Terkait Obligasi Daerah
Dari sisi otoritas moneter, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut wacana penerbitan obligasi daerah sebenarnya sudah dibahas sejak 1992, namun selama ini berjalan di tempat. Ia menilai momentum saat ini menjadi waktu yang tepat seiring adanya dukungan legislasi.
Destry menjelaskan melalui perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BI kini diperbolehkan menerima surat berharga berkualitas selain SBN dan SRBI sebagai agunan transaksi repo perbankan.
"Kalaupun nanti ada daerah menerbitkan obligasi daerah, pembelinya bisa bank. Kemudian kalau bank butuh likuiditas, obligasi daerah itu bisa direpokan ke BI, tapi tentu tergantung kualitasnya dulu," ujar Destry.
"Tidak menutup kemungkinan suatu ketika nanti apabila pasarnya sudah likuid, harganya dan pricing-nya juga sudah stabil, maka dia akan menjadi salah satu instrumen operasi moneter Bank Indonesia," sambungnya.
Meski demikian, Destry mengingatkan pentingnya disiplin fiskal agar obligasi daerah tidak menjadi beban baru bagi APBD. Ia menyarankan pemerintah daerah menerbitkan project bonds, obligasi berbasis proyek yang memiliki arus kas (cash flow) komersial ketimbang general bonds yang berisiko memicu kebangkrutan seperti kasus Kota Detroit di Amerika Serikat pada 2013.
Destry juga menekankan agar payung hukum yang disiapkan mampu mengikat kesinambungan komitmen pemda, mematuhi batas utang daerah maksimal 75% dari pendapatan daerah serta debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta melibatkan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.
"Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah," terang Destry.
"Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," tegasnya.
Diskusi panel yang dimoderatori Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin tersebut menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Gubernur BI Destry Damayanti, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru.