Surabaya (ANTARA) - Pengesahan APBD Kota Surabaya 2027 sebesar Rp12,9 triliun bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026. Itu bisa disebut sebagai cermin bahwa semangat perjuangan perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan anggaran bukan ditentukan oleh besarnya angka yang disahkan, melainkan oleh seberapa jauh uang publik mengubah kehidupan warga menjadi lebih baik.
Dengan belanja daerah sekitar Rp12,66 triliun, Surabaya memiliki ruang fiskal untuk memperbaiki pelayanan dasar, memperkuat infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan perekonomian.
Namun, fakta menunjukkan, kebutuhan kota terus berkembang, sedangkan kemampuan anggaran terbatas. Karena itu, APBD bukan sekadar daftar proyek, melainkan ujian dalam menentukan prioritas, menggunakan uang rakyat secara tepat, dan mengukur hasil pembangunan.
Angka APBD perlu dibaca sebagai satu kesatuan. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus dibaca sebagai satu kesatuan untuk menilai kesehatan fiskal dan keberpihakan kebijakan.
Membaca angka
Pendapatan daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp11,12 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp8,44 triliun dan pendapatan transfer Rp2,68 triliun. Sekitar 76 persen pendapatan bersumber dari PAD. Porsi tersebut menunjukkan kapasitas fiskal relatif kuat, sekaligus menuntut keberlanjutan sumber pendapatan.
Peningkatan PAD perlu ditempuh melalui perluasan kegiatan ekonomi, optimalisasi aset, kepatuhan pajak, dan digitalisasi pelayanan, bukan sekadar menambah pungutan.
Belanja daerah direncanakan sekitar Rp12,66 triliun. Belanja operasi mencapai Rp9,85 triliun, belanja modal Rp2,76 triliun, dan belanja tidak terduga sekitar Rp47,68 miliar.
Artinya, hampir 78 persen belanja daerah merupakan belanja operasi. Komposisi ini mencakup pelayanan pemerintahan, barang dan jasa, serta program masyarakat, sehingga tidak otomatis menunjukkan pemborosan. Namun, besarnya porsi tersebut menuntut keterbukaan mengenai belanja pegawai, operasional, hibah, dan bantuan sosial.
Setiap perangkat daerah perlu menjelaskan hubungan antara biaya dan hasil pelayanan. Ukurannya bukan sekadar kegiatan terlaksana atau anggaran terserap, melainkan apakah layanan semakin cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas.
Pembiayaan juga perlu dicermati. Penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp1,7 triliun, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun. Setelah pengeluaran pembiayaan Rp253 miliar, pembiayaan neto sekitar Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nol.
Pinjaman daerah tidak otomatis keliru. Utang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang. Namun, pinjaman Rp1,3 triliun harus disertai penjelasan mengenai peruntukan, sumber, bunga, jangka waktu, dan kemampuan pengembalian. Proyek yang dibiayai harus siap dilaksanakan dan memiliki manfaat terukur.
Target SiLPA nol pun perlu dimaknai hati-hati. Sisa anggaran dapat menunjukkan kelemahan perencanaan atau pelaksanaan. Akan tetapi, pemerintah tidak seharusnya menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun hanya demi mengejar penyerapan. Kualitas belanja lebih penting daripada kecepatan mengeluarkan uang.
Menentukan prioritas
Penanganan banjir menjadi ujian nyata bagi APBD 2027. Surabaya telah membangun rumah pompa, saluran drainase, dan infrastruktur pengendali genangan. Namun, genangan masih terjadi di sejumlah kawasan akibat keterbatasan saluran dan limpasan air.
Dalam kesepakatan awal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2027, Pemkot Surabaya memperkirakan anggaran penanganan genangan lebih dari Rp1 triliun.
Sekitar 200 titik direncanakan menjadi sasaran intervensi dari kurang lebih 450 titik yang masih menjadi perhatian. Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, Jemursari, Medokan Semampir, dan Tenggilis Mejoyo menjadi kawasan perhatian.
Besarnya anggaran menuntut hasil terukur. Penanganan banjir tidak cukup dengan menambah rumah pompa atau memperbesar saluran pada satu titik. Sistem drainase harus terkoneksi, kapasitas tampungan dihitung, dan saluran dirawat. Perencanaan juga harus memperhitungkan hujan ekstrem, pertumbuhan permukiman, dan perubahan penggunaan lahan agar genangan tidak sekadar berpindah.
Pemerintah perlu mengumumkan indikator yang dapat diperiksa warga, seperti lama genangan surut, ketinggian air saat hujan, jumlah rumah dan fasilitas umum yang terlindungi, serta titik yang benar-benar terbebas dari genangan.
Dengan ukuran itu, anggaran lebih dari Rp1 triliun dinilai dari perubahan lingkungan, bukan hanya nilai proyek.
Infrastruktur juga menjadi penggerak ekonomi. Jalan, jembatan, drainase, dan transportasi memperlancar mobilitas, menekan biaya distribusi, dan membuka kawasan ekonomi.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, belanja infrastruktur pelayanan publik diperkirakan Rp6,22 triliun atau 49,31 persen dari total anggaran yang menjadi dasar penghitungan.
Angka ini berbeda dari belanja modal karena mencakup pula pemeliharaan dan operasional fasilitas publik. Ketentuan fiskal nasional mengarahkan pemenuhan minimum belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen paling lambat pada 2027.
Pembangunan fisik tidak boleh menggeser investasi pada manusia. Pada tahap RAPBD, alokasi fungsi pendidikan Surabaya direncanakan sekitar 22 persen, di atas ketentuan minimum 20 persen.
Anggaran itu perlu diterjemahkan menjadi beasiswa tepat sasaran, sekolah bermutu, peningkatan literasi dan numerasi, serta penurunan jumlah anak tidak sekolah. Persentase belanja tidak menjamin mutu tanpa sasaran dan hasil yang dievaluasi.
Hal serupa berlaku pada kesehatan. Penataan puskesmas dan jangkauan tenaga kesehatan hingga kampung perlu memperkuat pencegahan penyakit, pemantauan ibu dan anak, serta penanganan stunting.
Mengukur hasil
Perluasan bantuan sosial bagi warga desil 1 dan 2 menjadi agenda penting. Kebijakan ini perlu ditopang data akurat agar keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah tidak tertinggal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 97,96 ribu jiwa atau 3,32 persen. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 105,09 ribu jiwa atau 3,56 persen.
Artinya, dalam setahun jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.130 jiwa. Meski menunjukkan perbaikan, hampir 98 ribu warga masih membutuhkan perhatian dan perlindungan agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional perlu dipadukan dengan verifikasi lapangan serta saluran pengaduan yang mudah diakses. Warga yang membutuhkan tidak boleh kehilangan hak akibat ketidaksesuaian data.
Bantuan sosial juga perlu dihubungkan dengan perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa, pelatihan keterampilan, akses kerja, dan pembiayaan usaha agar perlindungan berjalan bersama pemberdayaan.
Surabaya memiliki modal untuk memperkuat ekonomi warga. Program PEKEN hingga akhir 2025 melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet Rp216 miliar, sedangkan pembiayaan PUSPITA menjangkau 2.138 debitur. Keberhasilannya perlu diukur dari peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2025 mencapai 5,87 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 85,65. Capaian itu harus diikuti pemerataan manfaat bagi kelompok berpenghasilan rendah. Peningkatan kegiatan ekonomi perlu berjalan bersama penurunan pengangguran, ketimpangan, dan jumlah keluarga yang bergantung pada bantuan.
Pengawasan APBD tidak cukup berhenti pada administrasi dan penyerapan. Pemkot bersama DPRD perlu mengumumkan target, jadwal, penerima manfaat, serta hasil program secara berkala.
APBD Surabaya 2027 berpeluang menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar penggerak pembangunan fisik. Kekuatan PAD, investasi infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan harus ditempatkan dalam arah yang saling mendukung.
Momentum Hari Pahlawan mengingatkan bahwa membangun kota bukan hanya mendirikan jalan dan gedung, melainkan memastikan kehidupan warga semakin layak.
Ukuran keberhasilan anggaran bukan seberapa besar uang dibelanjakan, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
Keadilan harus tampak pada jalan yang aman, lingkungan yang tidak mudah tergenang, sekolah terjangkau, layanan kesehatan yang dekat, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi semua. Itulah sumbangan Surabaya bagi cita-cita Indonesia Emas 2045.