Menteri Keuangan mengungkapkan harga keekonomianbersubsidi, yakni dan Solar, yang melonjak akibat dampak perang.
Hingga Oktober 2026, jika tanpa subsidi maka harga asli Pertalite seharusnya Rp18.102 per liter, sedangkan Solar Rp21.457 per liter.
Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan harga jual Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. Selisih antara harga jual dan harga keekonomian tersebut ditanggung melalui subsidi dan kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Untuk Pertalite, harganya Rp10.000, sementara harga keekonomiannya Rp18.102. Selisih harganya ditanggung oleh pemerintah. Mulai bulan April, harga keekonomian mulai meningkat. Ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11).
Ia menjelaskan sepanjang 2024 hingga Maret 2026 harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas harga jual yang ditetapkan pemerintah. Namun, kondisi berubah sejak April 2026 seiring dampak perang yang mendorong kenaikan harga energi global.
Kondisi serupa terjadi pada Solar. Suahasil mengungkap harga jual yang ditetapkan pemerintah tetap Rp6.800 per liter, sementara harga keekonomiannya melonjak hingga Rp21.457 per liter pada Oktober 2026.
"Untuk Solar, harga pemerintahnya adalah Rp6.800. Harga keekonomiannya ada di atas Rp6.800, namun relatif cukup dekat. Mulai bulan Maret, harga keekonomiannya meningkat karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," jelasnya.
Suahasil mengatakan selisih harga Pertalite dan Solar tersebut ditanggung oleh APBN melalui penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat.
"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar, ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," katanya.
Secara keseluruhan, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun hingga 31 Oktober 2026. Nilai tersebut setara 93 persen dari anggaran APBN dan meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggaran tersebut mencakup subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM), listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dari total realisasi tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp261,4 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp154,4 triliun. Sebagai perbandingan, realisasi subsidi dan kompensasi pada 2025 mencapai Rp315 triliun, terdiri dari subsidi Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun.
Suahasil memaparkan dukungan pemerintah tersebut menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Hingga Oktober 2026, penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi mencapai 15,244 juta kiloliter atau tumbuh 9,5 persen secara tahunan dibandingkan 13,916 juta kiloliter pada periode yang sama 2025.
Suahasil menyebut peningkatan penyaluran BBM salah satunya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang turut mendorong konsumsi bahan bakar.