Jombang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meminta koperasi pesantren di Jawa Timur menjadi pelopor penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan usaha yang profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip kepemilikan bersama.
"Koperasi ini tidak boleh hancur karena pondasi ekonomi yang paling kuat isinya koperasi. Sehingga dimulai dari ownership-nya, kepemilikannya," kata Muhaimin dalam acara sosialisasi literasi keuangan kepada pengurus koperasi pondok pesantren di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Rabu.
Ia menegaskan, persoalan mendasar yang perlu dibenahi dalam pengelolaan koperasi adalah kejelasan kepemilikan. Koperasi harus benar-benar menjadi milik bersama, bukan dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu.
Menurut dia, kepemilikan bersama akan membangun rasa tanggung jawab anggota dalam mengelola, menjaga, dan mengembangkan usaha koperasi. Karena itu, aspek kepemilikan harus menjadi fondasi sebelum koperasi mengembangkan kegiatan bisnisnya.
Cak Imin, sapaan akrabnya menilai selama ini perkembangan koperasi di Indonesia belum menunjukkan hasil optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja koperasi, pemerintah, serta sistem pendampingan yang selama ini diterapkan.
Ia berharap koperasi pesantren dapat menjadi contoh keberhasilan ekonomi berbasis gotong royong dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama, konstitusi, dan tradisi pesantren dalam praktik usaha.
Menurut dia, pesantren memiliki modal sosial dan nilai-nilai yang mendukung kemajuan ekonomi, seperti kejujuran, solidaritas, kerja sama, serta semangat untuk maju bersama. Namun, nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi etos kerja dan praktik pengelolaan usaha yang konkret.
Ia juga mendorong koperasi pesantren mempersiapkan diri menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan internal pesantren, tetapi juga mampu memasok kebutuhan industri dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat.
"Ke depan ini kaya bersama-sama, tumbuh bersama-sama, menikmati bersama-sama, dan tidak ada satu orang miskin pun di Republik ini. Itu tujuannya," ujarnya.
Dirinya juga meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait memberikan pendampingan secara serius kepada koperasi pesantren di Jawa Timur. Ia berharap perkembangan koperasi tersebut dapat mulai terlihat dalam enam bulan dan menjadi model pengembangan ekonomi pesantren pada 2027.
Ia juga meminta Jawa Timur menjadi proyek percontohan pengembangan koperasi pesantren dengan target 300 koperasi dapat berkembang dan berhasil. Jika target tersebut belum tercapai, setidaknya 100 koperasi diharapkan mampu menunjukkan keberhasilan.
Menurut dia, penguatan koperasi pesantren merupakan bagian dari upaya menyiapkan pelaku ekonomi baru agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berperan dalam proses produksi dan distribusi.
Ia menegaskan pesantren diharapkan kembali mengambil peran strategis sebagaimana kontribusinya pada masa perjuangan kemerdekaan, yakni menjadi motor penggerak kemajuan dan perbaikan ekonomi bangsa.
"Ke depan pesantren harus menjadi solusi dan motor kemajuan dan perbaikan ekonomi bangsa. Cita-citanya tinggi, cita-citanya ambisius. Apakah bisa? Saya jamin bisa kalau kita bergotong-royong dan bahu-membahu satu dengan yang lain," katanya.
Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perwakilan Kementerian Koperasi, pengurus pondok, serta ratusan pengurus koperasi dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur.