Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebut capaian Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
Nusron mengatakan berdasarkan data per 10 November 2026, kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan capaian LP2B nasional telah mencapai 87,98 persen.
"Itu sudah kita tetapkan kesepakatannya sudah ketemu angka 87,98 persen. Kurang 0,02 persen bisa mencapai 88 persen," kata Nusron dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Perkembangan Penetapan LP2B pada Lahan Baku Sawah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 87 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Ia menjelaskan kelebihan capaian sebesar 0,98 persen menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perlindungan lahan sawah dari ancaman alih fungsi.
"Berarti kita sudah surplus 0,98 persen untuk kepentingan menunjang ketahanan pangan. Tinggal nanti kita protek," ujarnya.
Nusron menyampaikan lahan yang masuk dalam LP2B merupakan kawasan yang diproteksi sehingga tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain demi menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
Ia mengatakan lebih dari 400 kabupaten dan kota telah menyelesaikan proses penetapan LP2B, mulai dari surat keputusan, hasil verifikasi, hingga berita acara bersama pemerintah pusat.
Namun demikian, Nusron mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi yang belum mencapai target 87 persen, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.
Menurut dia, rendahnya capaian di Riau dipengaruhi dominasi perkebunan kelapa sawit, sedangkan Banten dan Papua memiliki keterbatasan lahan sawah sehingga membutuhkan penguatan melalui program pemerintah.
Nusron menambahkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 yang memungkinkan revisi tata ruang dilakukan secara parsial agar perlindungan LP2B segera memiliki kekuatan hukum.
Ia mengatakan mulai Desember 2026 seluruh peta LP2B akan diunggah ke aplikasi Sentuh Tanahku dan Situs Bumi untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan lahan yang dilindungi tidak lagi dialihfungsikan secara sembarangan