Politik

Menteri PKP: Pengusaha HIPMI bisa akses KUR Perumahan kembangkan usaha

Menteri PKP: Pengusaha HIPMI bisa akses KUR Perumahan kembangkan usaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pengusaha anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mengembangkan usaha di sektor perumahan.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan fasilitas pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kontraktor, pengembang perumahan, serta pedagang bahan bangunan yang memenuhi persyaratan.

"Juga kita membuat program terobosan Presiden Prabowo, yaitu KUR Perumahan, bisa dimanfaatkan oleh jajaran HIPMI," kata Ara seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI masa bakti 2026–2029 di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pemerintah menyediakan plafon nasional KUR Perumahan sebesar Rp50 triliun untuk memperluas akses permodalan dan mendukung kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan.

"Disiapkan dana Rp50 triliun untuk UMKM yang berprofesi sebagai kontraktor, developer, toko bahan bangunan," ujarnya.

Ara menyampaikan bahwa plafon program tersebut telah ditingkatkan menjadi Rp50 triliun sejak Juni 2026, sehingga fasilitas pembiayaan itu bukan alokasi khusus bagi HIPMI, melainkan terbuka bagi pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan.

Dalam skema pembiayaan sisi penyediaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen dengan plafon kredit hingga Rp5 miliar untuk setiap akad pembiayaan.

Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berulang dengan akumulasi pencairan maksimal Rp20 miliar, sehingga pelaku usaha memiliki kesempatan memperoleh pembiayaan lanjutan untuk memperluas kegiatan usahanya.

Selain itu, Menteri PKP menyebut pembiayaan hingga Rp100 juta tersedia tanpa agunan tambahan dengan suku bunga sebesar 6 persen per tahun bagi pemohon yang memenuhi persyaratan.

"Saya pikir, Presiden Prabowo menghadirkan produk-produk untuk UMKM dan anak-anak muda, anggota HIPMI yang ada di seluruh Indonesia, untuk bisa juga punya akses permodalan yang baik," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 11 November 2026, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP), yang juga dikenal sebagai KUR Perumahan, mencapai Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur hingga 31 Oktober 2026.

Sementara itu, Kementerian PKP mencatat penyaluran pembiayaan dari sisi penyediaan rumah mencapai Rp10,03 triliun kepada 4.120 debitur hingga akhir Oktober 2026, yang mencakup pelaku usaha dalam ekosistem penyediaan perumahan.

Ara juga menyatakan kesiapan Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan kepengurusan baru HIPMI dalam berbagai program perumahan, mulai dari pembangunan rumah subsidi, rumah susun, hingga perumahan komersial.

"Sebagai mitra pemerintah, khususnya saya di bidang perumahan, siap kerja sama," ungkap dia.

Program KUR Perumahan menjadi salah satu instrumen pembiayaan pemerintah dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah sekaligus memperluas kesempatan berusaha bagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasok pembangunan perumahan nasional.