Politik

Menteri PU sebut proyek jalan tol ke arah Puncak dalam kajian

Menteri PU sebut proyek jalan tol ke arah Puncak dalam kajian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek jalan tol ke arah Puncak dalam kajian.

"Kalau Puncak memang lagi dalam kajian, belum dalam waktu dekat saat ini," ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dirinya berharap proyek jalan tol tersebut dapat diluncurkan.

"Kita akan me-launching itu tapi harapan kita dalam waktu dekat kita akan me-launch jalan tol yang ke arah Puncak itu," katanya,

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyampaikan rencana jalan tol Caringin-Cisarua ke arah puncak tersebut merupakan proyek unsolicited.

​"Terkait rencana Jalan Tol Caringin–Cisarua yang menuju Puncak, ini sebetulnya jalan tol yang bersifat unsolicited, artinya diusulkan oleh pemrakarsa," ujar Ni Komang Rasminiati.

Menurut dia, saat ini status calon pemrakarsa masih melengkapi dokumen-dokumen pendukungnya untuk permohonan izin prakarsa.

Dikutip dari laman simpuldjpi.pu.go.id, Proyek Jalan Tol Puncak menghubungkan wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat serta merupakan jalan alternatif untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di daerah Puncak dan sekitarnya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan proyek jalan tol Puncak masih akan berproses melalui skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) prakarsa badan usaha atau unsolicited.

Dody menegaskan bahwa skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah bukti nyata peran swasta dalam pembangunan sektor infrastruktur.

Ia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur periode 2020-2024 sebesar Rp2.058 triliun, proyek skema KPBU dan penugasan telah mampu berkontribusi sebesar 21,4 persen atau Rp440,4 triliun.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum secara proaktif terus mengembangkan skema pembiayaan alternatif ini. Terbukti selama 5 tahun terakhir, DJPI telah berhasil memfasilitasi penandatanganan 15 perjanjian KPBU di berbagai sektor.

Dody juga mendorong seluruh jajaran Kementerian PU khususnya DJPI, untuk terus mengkaji dan mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif, baik KPBU, blended finance, sekuritisasi aset, dan skema potensial lainnya.

Pemerintah perlu membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel untuk menarik minat investasi swasta, baik domestik maupun internasional, serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bergandengan tangan bersama membangun infrastruktur melalui kolaborasi pembiayaan.

Lebih dari sekadar skema pendanaan, KPBU juga merupakan upaya strategis untuk mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, maka pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.