mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (11/11/2026).
Mereka yakni Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara/Masyarakat Adat Dayak Taboyan, Putes Lekas dan Warga Kabupaten Kampar, Riau, Era Purnama Dewi.
Para pemohon meminta MK agar memberikan pemaknaan konstitusional bahwa pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menjalankan praktik tersebut berdasarkan kearifan lokal.
Pasalnya, rumusan norma yang diuji hanya menyebutkan pengecualian larangan membakar diberikan kepada "masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal". Tidak terdapat batasan yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan "masyarakat" yang dapat memperoleh pengecualian tersebut.
Kuasa Hukum para Pemohon dari VST and Partners, A. Fahrur Rozi menjelaskan ketidakjelasan subjek "masyarakat" dalam UU a quo menciptakan celah hukum. Menurutnya, pihak-pihak di luar masyarakat adat, termasuk penyiap lahan untuk kepentingan lahan skala besar ikut memanfaatkan dalih kearifan lokal untuk membakar lahan.
Padahal, kata Rozi, masyarakat adat mempunyai pengetahuan tradisional tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan praktik pembakaran yang dilakukan oleh non-masyarakat adat.
"Kelompok non-masyarakat adat ini tidak memiliki sistem pengetahuan tradisional, tidak membuat sekat bakar, dan tidak tunduk pada kalender adat. Pembakaran liar inilah yang kemudian meluas menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," ujar Rozi.
Rozi mengatakan masyarakat Dayak Taboyan masih menjalankan praktik berladang gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari sistem pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Menurutnya, praktik tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Pembukaan lahan mengikuti kalender musim, dilakukan secara kolektif, didahului pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitarnya, serta dilengkapi pembuatan sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api.
Rozi menyebut dampak dari penyamarataan norma tersebut jelas dirasakan langsung oleh kedua pemohon. Putes Lekas, peladang tradisional Suku Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah, menyebutkan bahwa perladangan gilir balik dengan tebas-bakar yang dijalankan komunitasnya secara turun-temurun tidak pernah menjadi sumber karhutla karena terikat aturan adat yang ketat dan ritual lokal.
Namun, setiap kali karhutla terjadi, peladang adat selalu dijadikan kambing hitam dan dihadapkan pada ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah. Terlebih lagi, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar semakin menyudutkan posisi peladang adat karena adanya instruksi pemukulan rata pelarangan.
Sementara itu, Pemohon II, Era Purnama Dewi, warga Kampar, Riau, menjadi korban gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.
Menurut Pemohon II, kerugian atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi karena negara tidak memiliki ukuran normatif yang tegas untuk membedakan antara pembakaran untuk perladangan adat dan pembakaran komersial.
Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU No 6/2023 yang mengubah Pasal 69 Ayat 2 UU 32/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).
Para Pemohon memohon agar MK memaknai bahwa pengecualian larangan membakar lahan hanya berlaku bagi:
1. Anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun;
2. Pembukaan ladang untuk kebutuhan subsisten (pemenuhan hidup);
3. Luas lahan paling banyak 2 hektar per kepala keluarga;
4. Digunakan untuk tanaman varietas lokal;
5. Wajib dikelilingi sekat bakar; serta
6. Bukan untuk kepentingan usaha dan bukan dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.