Politik

MPR Mulai Verifikasi Dokumen Cawapres Pengganti Gibran

MPR Mulai Verifikasi Dokumen Cawapres Pengganti Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat () mulai menyusun mekanisme pemeriksaan dokumen dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan .

Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat perdana tim verifikasi pada pukul 14.00 WIB, Jumat (20/11/2026).

Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan rapat akan membahas tata cara verifikasi, termasuk jenis dokumen yang harus diperiksa.

“Jadi untuk pertama kali hari ini nanti jam 02.00 siang, setelah dua kali rapat gabungan yang kemudian membentuk dua tim, satu verifikasi satu ad hoc. Nah, untuk yang verifikasi, hari ini kami akan rapat. Yang akan dibahas adalah bagaimana tata cara verifikasi itu sendiri, dokumennya apa dan seterusnya,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menyebut pemeriksaan akan dibagi menjadi dua kategori, yakni administratif dan faktual, agar setiap persyaratan calon dapat diteliti secara terperinci.

“Karena itu, rapat hari ini akan membuat penguraian yang lebih konkret lah. Mana yang memang harus kita verifikasi administratif, mana yang harus diverifikasi faktual,” ujarnya.

Hinca mengatakan tim verifikasi hanya memiliki waktu tujuh hari untuk menyelesaikan tugasnya. Karena itu, ia memperkirakan pembagian pekerjaan ke dalam beberapa kelompok diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan efektif.

“Nah, dan waktunya juga kan singkat sekali, tujuh hari itu, sehingga saya membayangkan tim ini akan terbagi beberapa sub-sub begitu, bagian A, bagian B, bagian C misalnya, sampai ini selesai,” katanya.

Beri Kesempatan Lengkapi Dokumen

Ia juga mengusulkan adanya kesempatan bagi calon untuk melengkapi dokumen apabila ditemukan persyaratan yang belum terpenuhi. Salah satu opsi yang disampaikannya adalah pemberian waktu empat hari untuk perbaikan berkas.

“Pertanyaan berikut lagi, kalau seandainya ada dokumen yang dianggap tidak lengkap, maka kan harus diberi kesempatan juga. Nah, mungkin kita beri kesempatan empat hari sehingga bisa selesai,” ungkapnya.

Meski demikian, Hinca menegaskan seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi sebelum tahapan pemilihan, penetapan, hingga pelantikan wakil presiden baru dilaksanakan.

“Tetapi yang pasti, sebelum pelaksanaan, pemilihan, penetapan, dan pelantikan itu, tentu semua persyaratan administratif ini harus sudah dipenuhi menurut aturan undang-undang. Kita punya waktu, oleh undang-undang dasar menyebut enam puluh hari. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hinca menjelaskan MPR telah membentuk dua tim melalui dua kali rapat gabungan. Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan calon, sementara Panitia Ad Hoc (PAH) bertanggung jawab menyusun mekanisme dan tata cara pemilihan.

“Nah, mekanismenya kita harap nanti teman-teman di PAH menyusunkannya. Selain ada tatib, ada undang-undang MD3, ada konstitusi, nanti tinggal disusunkan supaya kayak semacam hukum acaranya begitu ya. Kalau di kami nanti verifikasi,” jelasnya.