JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal) Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa pengajuan bakal lahan untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muhammadiyah kini tengah menjalani tahapan survei oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal tersebut untuk melengkapi syarat penerbitan izin resmi.
"Sekarang kita sudah punya bakal lahan yang sedang kita ajukan kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Sekarang sudah disurvei oleh Badan Geologi Kementerian ESDM dan nanti hasil survei itulah yang menentukan kewajiban Muhammadiyah sebelum turunnya izin usaha pertambangan," kata Muhadjir saat ditemui di sela acara Pengukuhan dan Silaturahim Nasional (Silatnas) Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Muhadjir menjelaskan, Muhammadiyah menempuh seluruh prosedur pengajuan izin dari tahap awal sebagaimana pelaku usaha pada umumnya. Persyarikatan tidak menggunakan skema jalan pintas maupun meminta perlakuan istimewa dari pemerintah dalam proses perizinan.
Menurut dia, masuknya Muhammadiyah ke sektor pertambangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pilar ekonomi persyarikatan sekaligus menghadirkan tata kelola bisnis yang lebih adil. Selama ini, Muhammadiyah cenderung menjaga jarak karena citra negatif kerusakan lingkungan yang kerap melekat pada industri ekstraktif.
"Muhammadiyah masuk dunia pertambangan ini sebenarnya sudah sangat terlambat. Selama ini kita melihat sektor tambang sebagai sektor yang merusak lingkungan. Padahal, kalau ada kehadiran Muhammadiyah sejak awal, paling tidak bisa ikut mengurangi praktik-praktik yang tidak adil di pertambangan," ujar Muhadjir.
Ia menambahkan, langkah bisnis di sektor tambang juga didukung kesiapan sumber daya manusia internal. Saat ini Muhammadiyah memiliki empat fakultas pertambangan serta 12 sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan pertambangan dan alat berat yang lulusannya selama ini terserap di berbagai perusahaan luar.
Dengan mengelola tambang secara mandiri melalui prinsip korporasi sosial (social corporation), Muhadjir memastikan seluruh hasil usaha tidak dinikmati pengurus, melainkan dikembalikan untuk membiayai amal usaha dan kemaslahatan umat.