Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar properti Tanah Air belum sepenuhnya menunjukkan pemulihan. Di tengah kenaikan harga bahan bangunan yang ikut mendorong harga rumah baru, penjualan hunian ikut semakin berat, terutama untuk segmen menengah hingga kelas atas.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Sulihin Widjaja mengatakan, kondisi pasar saat ini memperlihatkan konsumen kelas menengah atas mulai menahan diri untuk membeli properti. Bahkan, penurunan penjualan di segmen tersebut cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Enggak juga. Jadi memang masyarakat mungkin posisinya begitu. Kalau rumah menengah bawah, seperti FLPP sekarang masih jalan itu, no problem. Kalau menengah, menengah ke atas ini mulai turun, kita jujur aja," ujar Sulihin kepada CNBC Indonesia, Kamis (19/11/26).
Perbedaan kondisi tersebut semakin terlihat ketika harga rumah sudah menembus Rp500 juta. Rumah dengan harga di bawah angka tersebut masih memiliki pasar, tetapi permintaan mulai melambat ketika harga semakin tinggi, terutama pada hunian dengan kisaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar.
"Masih tetap jalan. Masih ada jalan. Kalau di atas itu sudah lambat. Apalagi antara Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar sampai Rp3 miliar itu lambat sekali sudah," katanya.
Tekanan terhadap pasar properti juga tercermin dari perbandingan kinerja penjualan sepanjang 2025 dan 2026. Ketidakpastian ekonomi, daya beli masyarakat, hingga keputusan investor untuk menunda pengeluaran besar ikut memengaruhi aktivitas transaksi properti.
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit. Foto: Muhammad Luthfi Rahman |
Sulihin memperkirakan penurunan penjualan properti secara keseluruhan pada 2026 dibandingkan 2025 bisa mencapai 40%. Penurunan paling terasa berada di segmen menengah atas yang selama ini mengandalkan pembelian dengan nilai transaksi besar.
"2025 lebih bagus. 2026, teman-teman tahu sendirilah. Dengan banyaknya isu itu kan memengaruhi baik daya beli masyarakat, investor, maupun orang yang mau spending untuk membeli rumah. Itu memengaruhi juga, perbedaannya bisa mencapai 30-40% antara 2025 ke 2026," ungkapnya.
Di sisi lain, rumah dengan harga terjangkau masih ditopang kebutuhan masyarakat untuk memiliki hunian pertama. Dukungan fasilitas pemerintah dan berbagai program pembiayaan perumahan menjadi salah satu faktor yang menjaga pasar primer tetap bergerak, meskipun belum cukup untuk mengangkat seluruh segmen properti.
"Kalau yang Rp500 juta ke bawah itu enggak naik juga sebenarnya, cuma karena kebutuhan. Kemudian fasilitas pemerintah kan banyak sekarang, itu dipakai oleh masyarakat menengah bawah untuk mereka memiliki rumah sendiri," ujar Sulihin.
[Gambas:Video CNBC]
