Muzani Ungkap Keinginan MPR Mempercepat Pengisian Kursi Wapres

Liputan6.com, Jakarta - Ketua  mengtatakan, lembaganya ingin mempercepat pemilihan pengganti guna menghindari kekosongan jabatan terlalu lama.

"Dalam pembicaraan kami diantara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik," kata dia di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Sehingga kami ingin menyelesaikan kekosongan ini lebih cepat supaya kekosongan ini tidak terlalu lama-lama," sambungnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat pukul 14.00 WIB. Rapat yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi DPR, dan kelompok DPD itu akan membahas empat agenda pengisian jabatan Wakil Presiden.

Agenda pertama adalah menentukan jadwal sidang paripurna MPR untuk memilih pengganti Gibran.

"Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani.

Agenda kedua, rapat akan membahas persetujuan pengiriman surat kepada Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratannya.

Muzani menjelaskan, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat MPR untuk mengajukan kedua calon tersebut. Namun, waktu pengiriman surat masih harus diputuskan dalam rapat gabungan.

"Siapa nama dua calon Wakil Presiden, Presiden punya waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR. Kapan surat akan dikirim, akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," katanya.

Muzani menegaskan, hitungan 14 hari tersebut tidak otomatis dimulai sejak rapat gabungan berlangsung.

“Nanti 14-nya hari, 14-nya bukan dari keputusan rapat gabungan, tapi dari surat yang kita kirimkan,” tegasnya.

Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.

“Yang ketiga, rapat gabungan hari ini juga akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 5% dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kurang lebih 36 orang jumlahnya,” ungkap Muzani.

Sementara agenda keempat adalah pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang terpilih dalam sidang paripurna.

Muzani menjelaskan, rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Gibran dan menggelar rapat pimpinan.

“Pimpinan MPR punya waktu 3 hari sejak menerima surat pengunduran diri dan ini adalah hari kedua setelah pengunduran diri itu kita terima,” ujarnya.