Namanya Disebut Gantikan Gibran, Yusril: Kita Serahkan ke Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menanggapi soal namanya digadangkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti . Dia menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan cawapres pengganti .

"Saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu ya, itu masyarakat ya, publik silakan saja. Saya enggak bisa berkomentar apa-apa. Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia meyakini Prabowo memiliki kebijaksaan dan insting politik baik untuk menentukan sosok wakil presiden yang tepat. Terlebih, wakil presiden baru nantinya memiliki tugas membantu Presiden, setidaknya hingga tahun 2029.

"Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya ee gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang," jelas dia.

Yusril menjelaskan Prabowo dapat mengajukan dua nama cawapres kepada MPR RI, dari partai politik koalisi atau pengusungnya saat Pilpres 2024. Hal ini, kata dia, diatur dalam Undang-Undang (UU) MD3.

"Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam ee Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undang, ya," tutur Yusril.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan wakil presiden RI resmi mengalami kekosongan hari ini, Kamis (12/11/2026).

Hal ini disampaikannya usai menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Muzani mengatakan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut.

"Sejak hari ini, maka jabatan wakil presiden RI mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut," kata Muzani.

Dia menjelaskan, MPR akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.

"Sejak pak Gibran menyatakan mundur kosong, makanya kemudian MPR segara melakukan langkah-langkah secepatnya untuk segera mengisi posisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.