Kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik di tingkat nasional justru menghambat agenda pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik.
Surabaya (ANTARA) - Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus Anggota DPR RI Lita Machfud Arifin menegaskan pentingnya supremasi konstitusi dan kepatuhan terhadap mekanisme hukum dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan, termasuk pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami menghormati keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Setiap warga negara, terlebih pejabat publik, tentu memiliki tanggung jawab untuk menghormati konstitusi dan seluruh mekanisme ketatanegaraan,” ujar Lita di Surabaya, Kamis.
Ia mengatakan sikap NasDem dalam mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan langkah politik melalui jalur konstitusional sebagai bagian dari fungsi dan kewenangan DPR RI.
Menurut Lita, seluruh persoalan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui polemik berkepanjangan.
Ia menambahkan, proses administrasi serta konsekuensi hukum dari pengunduran diri Wakil Presiden perlu ditindaklanjuti lembaga negara berwenang sesuai konstitusi.
Lita juga mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik di tingkat nasional justru menghambat agenda pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik,” katanya.
Ia berharap seluruh proses ketatanegaraan berjalan tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan demi menjaga persatuan serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.