Oleh : Samodra Wibawa
FISIPOL UGM, Akademia Noto Negoro
Pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, yang mendorong negara-negara Islam mengalihkan energi umat dari perselisihan internal menuju pembangunan peradaban, patut mendapat perhatian serius. Seruan yang disampaikan dalam kunjungan MUI ke Mesir dan Arab Saudi pada 5 November 2026 itu menyentuh persoalan dunia Islam sejak lama: Mengapa negeri-negeri Muslim dengan kekayaan sumber daya begitu besar belum mampu membangun kekuatan kolektif?
Negeri-negeri Muslim memiliki potensi luar biasa: minyak dan gas, mineral, lahan pertanian, jalur perdagangan strategis, serta pasar dengan jumlah penduduk sangat besar. Mereka juga memiliki warisan sejarah, kebudayaan, dan intelektual yang dahulu menjadi fondasi kemajuan peradaban dunia. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan pengaruh politik internasional.
Ironisnya, di antara negeri-negeri Muslim sendiri terdapat ketimpangan kesejahteraan yang tajam. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, negara-negara GCC seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman termasuk kelompok berpendapatan tinggi (high-income). Indonesia, Malaysia, dan Turki berada dalam kelompok berpendapatan menengah atas (upper-middle-income), sedangkan Yaman, Somalia, Afghanistan, Sudan, dan Niger menghadapi kemiskinan, konflik, serta keterbatasan kapasitas ekonomi (World Bank, 2026).
Kesenjangan ini sungguh memprihatinkan. Sebagian negara Muslim menikmati kemakmuran dan surplus kekayaan, sementara sebagian lainnya masih bergulat dengan kelaparan, kemiskinan, pengungsian, dan kehancuran akibat konflik. Ketimpangan yang membiarkan sebagian umat hidup berkelimpahan sementara sebagian lainnya terjebak dalam kemiskinan ekstrem bertentangan dengan nilai-nilai Islam. QS Al-Hasyr ayat 7 mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Ukhuwah Islamiyah semestinya diwujudkan melalui redistribusi kesempatan ekonomi, bantuan pembangunan, investasi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas negara-negara yang tertinggal.
Persoalannya adalah lemahnya kemampuan mengonsolidasikan sumber daya melalui kerja sama antarnegara. Negeri-negeri Muslim kaya secara individual, tetapi belum kuat secara kolektif.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang dibentuk pada 1969 di Maroko dan beranggotakan 57 negara, sebenarnya menyediakan kerangka kelembagaan untuk membangun solidaritas dunia Islam. Namun, selama ini OKI lebih sering dikenal melalui pernyataan politik, konferensi tingkat tinggi, dan kecaman terhadap berbagai persoalan umat Islam, terutama Palestina. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Solidaritas mestinya tidak berhenti pada pernyataan keprihatinan, melainkan terwujud sebagai kekuatan ekonomi, diplomasi, pendidikan, dan teknologi.
Dalam bidang ekonomi, perdagangan antarnegara anggota OKI masih menyimpan potensi besar. Porsi perdagangan intra-OKI meningkat dari 19,16 persen pada 2023 menjadi 20,36 persen pada 2024 (OIC, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa perdagangan negara-negara Muslim masih lebih banyak berlangsung dengan negara di luar komunitasnya sendiri. Padahal, integrasi perdagangan dapat menciptakan pasar lebih besar, memperkuat industri, dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global.
Negara kaya energi dapat memasok kebutuhan industri negara lain. Negara dengan keunggulan pertanian dapat memperkuat ketahanan pangan bersama. Negara yang memiliki kemampuan manufaktur dapat mengembangkan industri lintas batas. Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan Timur Tengah dalam pangan, industri halal, energi terbarukan, dan investasi, sementara Turki dan Malaysia dapat menjadi mitra pengembangan teknologi dan manufaktur.
Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia Islam jangan hanya menjadi konsumen. Negara-negara Muslim harus membangun kapasitas riset, universitas kelas dunia, industri teknologi, dan ekosistem inovasi sendiri. Islamic Development Bank (IsDB) perlu diperkuat agar tidak sekadar membiayai proyek masing-masing negara, tetapi juga membangun kemampuan kolektif melalui konsorsium riset, beasiswa lintas negara, pusat pengembangan teknologi bersama, dan jaringan universitas terintegrasi.
Semua agenda itu sulit diwujudkan tanpa stabilitas politik dan keamanan. Konflik antarnegara maupun antarkelompok Muslim menghabiskan sumber daya, merusak infrastruktur, dan menghambat investasi. Perbedaan mazhab, kepentingan geopolitik, dan orientasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan. Penghormatan terhadap kedaulatan, penyelesaian sengketa melalui diplomasi, dan penolakan terhadap agresi harus menjadi prinsip bersama.
Al-Qur'an mengingatkan dalam QS Ali Imran ayat 103 agar umat Islam berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. QS Al-Anfal ayat 46 juga mengingatkan bahwa perselisihan dapat menyebabkan hilangnya kekuatan. Persatuan bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan menyinergikannya untuk mencapai kepentingan bersama yang diridhai Allah.
OKI perlu melakukan pembaruan peran. Organisasi ini harus bergerak melampaui diplomasi deklaratif yang hanya omon-omon menuju kerja sama terukur. Perdagangan, investasi, pendidikan, riset, teknologi, ketahanan pangan, dan energi harus disertai target, pembiayaan, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Lebih dari itu, OKI harus memiliki agenda khusus mengurangi kesenjangan antarnegara melalui pembiayaan pembangunan dan penguatan kapasitas negara-negara miskin.
Indonesia seharusnya mengambil peran lebih aktif. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman pemerintahan dan diplomasi, kekuatan ekonomi, serta tradisi toleransi yang dapat menjadi jembatan berbagai kepentingan negara Muslim. Indonesia dapat menjadi penggerak diplomasi pembangunan dan rekonsiliasi.
Kebangkitan dunia Islam sudah sejak 1970-an digaungkan, tetapi kita terlalu lama asyik dengan nostalgia kejayaan masa lalu dan retorika persaudaraan. Kebangkitan membutuhkan visi bersama, kepemimpinan berpandangan jauh, institusi efektif, dan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata. Ukuran keberhasilan solidaritas bukan banyaknya konferensi atau deklarasi, melainkan kemampuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, menguasai ilmu pengetahuan, membangun kemandirian ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan berkontribusi bagi perdamaian dunia.
Negeri-negeri Muslim tidak kekurangan kekayaan untuk membangun kekuatan peradaban. Yang masih kurang adalah kemauan politik untuk mengubah kekayaan yang tersebar menjadi kekuatan bersama. Sangat tidak pantas dunia Islam berbicara tentang ukhuwah dan persatuan ketika penderitaan dan ketimpangan sesama Muslim masih menganga.