OJK dan ICMI Pacu Inklusi Ekonomi Syariah Lewat Pemberdayaan Perempuan

Liputan6.com, Jakarta - Penguatan akses permodalan bagi serta strategi memangkas ketimpangan inklusi keuangan menjadi isu krusial dalam mendorong ketahanan nasional. Langkah ini dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari peningkatan literasi digital hingga inovasi produk keuangan.

Ketua Panitia International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026, Hanifah Husein, menyoroti pentingnya dukungan modal usaha bagi pelaku usaha perempuan, khususnya di level UMKM dan perusahaan perintis (startup).

“Kebangkitan perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional berfokus pada akses modal. Kami sengaja memilih fokus ini karena merasakan pentingnya dukungan permodalan bagi pengusaha perempuan,” ujar Hanifah dalam forum ICMW di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Sekretaris Jenderal ICMI sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Andi Yuliani Paris, menambahkan bahwa di tengah pesatnya era digital, perempuan juga dituntut memiliki kecakapan dan literasi keuangan yang memadai.

“Salah satu rekomendasi penting adalah pemberdayaan perempuan di sektor UMKM, mulai dari pengetahuan dasar perbankan, pemahaman suku bunga, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perencanaan keuangan keluarga,” tutur Yuliani.

“Selain itu, kami juga mendorong perlindungan bagi perempuan dari ancaman penipuan (scam) dan kejahatan keuangan digital,” lanjutnya.

Dukungan serupa disampaikan Ketua Umum ICMI yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Arif Satria. Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif perempuan memegang peranan kunci dalam dinamika dunia usaha nasional.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama ICMI menyelaraskan fokus untuk mempercepat pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Dr. Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan adanya tantangan nyata berupa kesenjangan yang cukup lebar antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

“Jika melihat data, tingkat literasi keuangan syariah sudah mencapai 43 persen, tetapi tingkat inklusinya baru 13 persen. Artinya, dari 100 orang yang paham, baru 13 orang yang benar-benar menggunakan produk keuangan syariah. Padahal potensi modal pemahamannya sudah besar,” papar Friderica.

Guna mengikis gap tersebut, Friderica mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan inovasi produk keuangan syariah yang tepat guna dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Makanya saya mengundang seluruh pihak untuk duduk bersama, melihat apa yang masih kurang dari produk keuangan syariah kita agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.