Otoritas Jasa Keuangan (), Lembaga Penjamin Simpanan (), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan persiapan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai skema perlindungan nasabah.
Program ini ditargetkan berlaku paling lambat pada 2028. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan kesiapan Indonesia membentuk program penjaminan polis bersama LPS merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menurut Friderica, hal itu menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan industri perasuransian sekaligus pendalaman pasar keuangan (deepening the market).
"Kami sedang mempersiapkan program penjaminan polis kami, yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk diimplementasikan paling lambat pada tahun 2028," ujar Friderica dalam 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/11).
Ia menuturkan agenda AIRM ke-29 yang dihadiri regulator dari 11 negara ASEAN menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk saling bertukar informasi dan mempelajari penerapan penjaminan polis di kawasan.
Pasalnya, sejumlah negara tetangga di ASEAN dinilai sudah lebih maju dan lebih dulu menerapkan skema perlindungan pemegang polis tersebut. Audio
"Beberapa negara ASEAN sudah memiliki pengalaman berharga di bidang ini, kami menyambut baik untuk saling belajar dan berbagi pengalaman praktis guna memperkuat perlindungan pemegang polis dan, pada akhirnya, kepercayaan publik," ucapnya.
OJK bersama LPS telah menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen sebagai langkah percepatan program penjaminan polis.
"Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi tertulis, Selasa (17/11).
Ogi menilai keberhasilan program itu sangat bergantung pada kesiapan tahap awal, seperti penetapan kepesertaan, keakuratan data, hingga koordinasi antarlembaga. PPP menjadi bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian yang telah berjalan dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
Menurut dia, pertukaran data menjadi bagian penting dalam persiapan PPP yang dilakukan secara dua arah, baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya.
Pertukaran data akan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan PPP, mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, berbagai status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin mengungkapkan proses penyusunan payung hukum turunan untuk program penjaminan polis terus dikebut.
Ia menyebut pemerintah telah mengantongi izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk mematangkan regulasi penyelenggaraannya.
Herman menjelaskan penguatan mandat LPS tidak hanya sebatas melakukan penjaminan polis sederhana, tetapi juga mencakup kewenangan melakukan resolusi perusahaan asuransi bermasalah sebagaimana diatur dalam UU P2SK dan amandemennya pada UU Nomor 4 Tahun 2026.
"Sehingga kita sudah setara dengan negara-negara maju yang memiliki integrated protection scheme. Saat ini proses perundangannya sudah, kita sudah dapat izin prakarsa dari Setneg dan kita akan secara intensif mempersiapkan program penjaminan polis sehingga bisa siap," terang Herman.
Ia menegaskan tenggat akhir penerapan program ini jatuh pada Januari 2028, meski pemerintah menargetkan kesiapan operasionalnya sudah dapat terlihat mulai tahun depan.
Di sisi lain, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan Dwikoraja Purba menyatakan pihaknya sangat siap menjalankan mandat baru tersebut berkat sinergi yang solid bersama OJK dan Kemenkeu.
Ferdinan mengakui negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand telah lebih dulu menerapkan penjaminan polis asuransi meski Indonesia lebih awal memiliki penjaminan simpanan perbankan sejak krisis 1998.
Karena itu, LPS memanfaatkan forum ini untuk memetakan potensi tantangan dan kelemahan pada masa awal penerapan program serupa di negara tetangga.
"Mereka sudah lebih dulu menjalankan program penjaminan polis ini dan sudah lebih dulu mendapatkan manfaat positifnya. Sekaligus kita juga banyak belajar tentang kelemahan dan tantangan yang dihadapi, terutama pada awal-awal penerapan, agar pelajaran baik itu bisa kita manfaatkan untuk mengaktivasi program penjaminan polis kita dengan lebih baik," kata Ferdinan.
Ia menegaskan kehadiran program penjaminan polis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkokoh jaring pengaman sistem keuangan (financial safety net) untuk mendongkrak kepercayaan publik terhadap industri asuransi di dalam negeri.
"Sehingga kami punya semangat yang sama dengan regulator, dengan industri, bagaimana untuk strengthening dan melakukan perlindungan yang lebih baik terhadap nasabah di sektor keuangan, khususnya saat ini kita bicara tentang asuransi," pungkasnya.