Bias ongkos juga membantu menjelaskan gejala yang kerap membingungkan: mengapa kritik dan kebisingan terdengar paling keras di kota, sementara penilaian di desa cenderung lebih tenang.
Jakarta (ANTARA) - Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang diajukan ketika kita membicarakan persepsi publik: berapa ongkos untuk melihat sesuatu?
Bagi redaksi di Jakarta, ongkos mengikuti polemik di Jakarta nyaris nol. Narasumber bisa ditelepon, debat bisa digelar di studio sore ini, dan potongan videonya beredar sebelum magrib.
Sebaliknya, untuk memastikan sebuah sekolah berasrama di Timor Tengah Selatan benar-benar berdiri, berfungsi, dan diisi murid, dibutuhkan tiket pesawat, mobil sewaan, beberapa hari kerja reporter, dan juru kamera. Selisih ongkos inilah, bukan semata niat atau ideologi, yang diam-diam ikut menentukan apa yang kita anggap "terjadi" di negeri ini.
Saya menyebutnya bias ongkos: kecenderungan sebuah peristiwa diberitakan sebanding dengan murahnya ia dijangkau, bukan sebanding dengan pentingnya ia bagi kehidupan orang banyak.
Pembangunan yang sengaja menjauh dari pusat
Bias ini menjadi relevan karena arah pembangunan hari ini justru bergerak menjauhi pusat.
Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto dirumuskan secara eksplisit: membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Rumusan itu punya konsekuensi spasial.
Ambil contoh program sekolah. Sekolah Garuda Baru, menurut Kemendiktisaintek, dirancang di lahan sekitar 20 hektare, meski bangunan utamanya hanya sekitar 2 hektare; sisanya kawasan hijau dan ruang belajar alam. Lokasinya diarahkan ke daerah yang minim akses pendidikan berkualitas, salah satunya Soe di Timor Tengah Selatan.
Sekolah Rakyat meminta lahan milik pemerintah daerah yang umumnya 5-10 hektare; sejumlah daerah memperluasnya hingga 10 hektare ketika kapasitas dinaikkan menjadi 2.000 siswa.
Sekolah Nasional Terintegrasi, yang dipayungi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026, mengacu pada konsep lahan sekitar 20–30 hektare, walau beberapa lokasi yang ditinjau berukuran 12–14 hektare.
Dua puluh hektare adalah 200.000 meter persegi, kira-kira 28 lapangan sepak bola standar.
Mencari hamparan seluas itu, berstatus jelas, dan siap bangun di tengah kota padat hampir mustahil. Maka logika lahan ikut mendorong program ke kabupaten dan pinggiran. Perlu jujur dicatat: tidak semuanya di desa. Ada Sekolah Rakyat di Medan, Surabaya, dan Tangerang.
Namun pola besarnya terang: pusat gravitasi pembangunan bergeser ke tempat yang jauh dari studio berita di Jakarta.
Mata yang tersebar, jalan yang sempit