Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai fleksibilitas dalam penentuan jumlah kementerian negara sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi dan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Menurut Fahri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menetapkan batas maksimal jumlah kementerian negara sehingga presiden memiliki fleksibilitas dalam menentukan susunan kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
“Memberikan fleksibilitas kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Pandangan tersebut disampaikan menyusul uji materi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi. Perkara nomor 429/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama.
Fahri menjelaskan, Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 17 mengatur presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Dalam konstruksi tersebut, kementerian merupakan instrumen kelembagaan untuk membantu presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karenanya, penataan kementerian perlu mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan presiden, serta kompleksitas urusan pemerintahan.
Dia juga mengatakan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Ketentuan itu, menurut Fahri, tidak secara langsung menetapkan jumlah kementerian tertentu sebagai batas yang tidak dapat diubah.
Adapun Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 mengatur bahwa jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Sebelumnya, UU Nomor 39 Tahun 2008 membatasi maksimal 34.
Menurut dia, perubahan tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang memberikan ruang bagi presiden untuk menata jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Fleksibilitas tersebut disebut diperlukan karena urusan pemerintahan terus berkembang dan semakin kompleks. Kebutuhan organisasi pemerintahan dapat berubah seiring dengan dinamika pembagian urusan, koordinasi lintas sektor, dan spesialisasi kebijakan.
Dari perspektif sistem presidensial, lanjut dia, presiden juga membutuhkan keleluasaan dalam menentukan desain organisasi kabinet yang sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintahannya.
"Menteri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, penataan kementerian memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan dan tanggung jawab presiden dalam mencapai tujuan bernegara," ujar dia.