Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ir. Ikaputra menekankan pentingnya pelestarian aset bersejarah perkeretaapian melalui pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan nilai budaya dengan pemanfaatan bangunan secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberadaan stasiun, jalur kereta api, dan berbagai fasilitas pendukungnya tidak hanya mencerminkan perkembangan sistem transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan memori kolektif masyarakat.
"Warisan budaya memiliki keunikan, kekhasan, dan keistimewaan yang perlu dilindungi. Karena itu, pelestarian harus dimulai dari pemahaman terhadap nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya," ujar Ikaputra dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa konsep cagar budaya mengandung makna perlindungan terhadap peninggalan yang memiliki nilai penting, sehingga pemanfaatan bangunan bersejarah perlu mempertimbangkan ketentuan konservasi dan karakter asli bangunan.
Ikaputra menilai aset perkeretaapian di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam sejarah perkembangan transportasi dunia karena merupakan bagian dari sistem teknologi yang turut mengubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Warisan tersebut mencakup jalur kereta api, teknologi, lahan, bangunan stasiun, hingga fasilitas operasional yang sebagian masih digunakan sampai sekarang.
Oleh karena itu, revitalisasi aset bersejarah perlu diarahkan untuk mempertahankan keaslian dan nilai sejarah sekaligus memastikan bangunan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.
Sementara itu, CEO Indonesia Real Estate Institute (IREI) Linda T. Wijaya dalam Architecture Seminar bertajuk "Heritage Reimagined" yang menjadi bagian dari Rail Heritage Forum 2026 di Semarang, Senin (9/11), menyoroti pentingnya pendekatan investasi untuk memastikan pelestarian bangunan bersejarah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Linda, bangunan bersejarah memiliki potensi ekonomi karena menawarkan identitas arsitektur yang unik, nilai kelangkaan, serta daya tarik wisata dan komersial yang tidak mudah ditemukan pada bangunan modern.
"Pelestarian membutuhkan investasi, dan investasi membutuhkan insentif," ujar Linda.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan kembali bangunan bersejarah atau adaptive reuse dapat membuka peluang pengembangan berbagai aktivitas ekonomi, seperti pusat kuliner, ruang komersial, kegiatan publik, hingga destinasi wisata sejarah.
Namun, pengembangan tersebut membutuhkan perhitungan kelayakan investasi, mulai dari kondisi fisik bangunan, biaya restorasi, potensi pasar, hingga kemampuan aset menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
Linda juga menekankan perlunya kepastian hukum, fleksibilitas pemanfaatan bangunan, penyederhanaan perizinan, serta dukungan kemitraan pemerintah dan swasta untuk menarik investasi pada aset bersejarah.
Ia mencontohkan sejumlah praktik pemanfaatan bangunan bersejarah di berbagai negara, antara lain Red Brick Warehouse di Yokohama, Jepang, CHIJMES di Singapura, serta Grand Central Terminal di New York, Amerika Serikat.
Menurut Linda, contoh tersebut memperlihatkan bagaimana bangunan bersejarah dapat tetap mempertahankan karakter arsitekturnya sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Keberhasilan pengembangan aset bersejarah, lanjut dia, membutuhkan kolaborasi pemerintah sebagai regulator dan pelindung warisan budaya, sektor swasta sebagai penyedia investasi dan inovasi, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.
Perspektif kedua pakar tersebut menjadi masukan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam mengoptimalkan aset bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk stasiun lama, bangunan operasional, dan kawasan perkeretaapian yang memiliki potensi pengembangan ekonomi.