JAKARTA – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mendesak pemerintah mengusut tuntas berbagai dugaan kejahatan yang dinilai mengancam kedaulatan negara dan merugikan keuangan rakyat.
Mulai dari dugaan penyadapan ilegal, manipulasi ekspor, pengemplangan pajak, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat.
Ketua Umum PB PII, Amsal Alfian menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, terutama ketika perkara yang ditangani diduga melibatkan pemilik modal dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Menurut dia, negara tidak boleh gentar ataupun tunduk pada tekanan kepentingan tertentu dalam mengungkap berbagai dugaan pelanggaran tersebut.
"Indonesia bukan milik segelintir elite dan bukan ladang perburuan keuntungan bagi pemodal yang menghisap kekayaan bangsa," ujar Amsal saat konferensi pers di Kantor GPII, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Dalam pernyataan sikapnya, PB PII meminta pemerintah mengusut dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, termasuk mendalami kemungkinan adanya upaya untuk mengintimidasi atau melumpuhkan institusi negara.
Amsal menilai, aparat penegak hukum harus mengungkap aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, hingga seluruh pihak yang terlibat. Namun, seluruh proses tetap harus berlandaskan bukti dan asas praduga tak bersalah.
Selain itu, PB PII mendesak pembongkaran dugaan kejahatan keuangan negara melalui manipulasi ekspor, under invoicing, dan praktik transfer pricing yang tidak wajar.
Amsal meminta pemerintah menelusuri hingga jaringan dan penerima manfaat, sekaligus membekukan serta menyita aset yang terbukti berasal dari tindak pidana melalui proses hukum yang sah. Hasil pemulihan aset tersebut, menurut dia, harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Dalam sektor perpajakan, PB PII meminta pemerintah mengevaluasi seluruh fasilitas pajak yang diduga disalahgunakan perusahaan.
Fasilitas bagi korporasi yang terbukti mengemplang pajak atau berkolusi dengan oknum pejabat harus dicabut. Aparat yang memperjualbelikan kewenangannya juga harus diproses melalui jalur pidana, etik, maupun administratif.