Politik

Pelajaran Sejarah dari Gibran

Pelajaran Sejarah dari Gibran

Oleh : A Makmur Makka
Wartawan Senior

Ada yang terharu dan memberikan empati ketika Gibran Rakabuming Raka melangkah meninggalkan istana Wapres, setelah sekitar dua tahun menjabat Wakil Presiden Rep.Indonesia.Tetapi sebenarnya, ada peristiwa politik yang tidak cukup dibaca sebagai persoalan tentang nasib seorang figure politik. Ia harus dilihat sebagai bagian dari perjalanan sejarah sebuah bangsa dan berbagai implikasinya.

Lebih penting bagi kita adalah, apa yang patut menjadi renungan sejarah dalam peristiwa itu dalam perspektif perjalanan politik Indonesia. Bukan semata-mata tentang seseorang yang pernah berada di puncak kekuasaan, melainkan tentang bagaimana proses politik, etika, konstitusi, dan kepentingan kekuasaan saling berhadapan.

Bagi Bangsa Indonesia, peristiwa ini, telah memberikan pelajaran politik yang sangat berharga. Kini yang patut dipetik sejarah dari melodrama politik yang membosankan sekitar dua tahun dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Bahwa demokrasi bukan sekadar memenangkan pemilihan. Demokrasi juga bukan sekadar kemampuan menguasai prosedur dan memanfaatkan celah aturan. Demokrasi memiliki roh, yaitu keadilan, kepatutan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kepercayaan rakyat.

Ketika politik terlalu jauh diseret ke dalam kepentingan kekuasaan, ketika aturan dipandang sebagai sesuatu yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sesaat, dan ketika etika dikorbankan demi kepentingan politik, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang. Yang tidak disadari oleh nalar seseorang bahwa yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Masyarakat dapat menolak ketika jabatan publik diperlakukan seolah-olah hak waris keluarga.

Dalam peristiwa ini, yang penting bahwa yang menjadi tragedi bukan semata-mata nasib seorang figur, melainkan kemungkinan rusaknya tradisi etika dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Itu memberikan bobot sejarah yang lebih penting daripada sekadar empati terhadap seorang pejabat publik yang gagal

Sejarah politik mengajarkan satu hal: kekuasaan tidak pernah abadi. Jabatan bisa berakhir, popularitas bisa surut, dan segala keistimewaan politik pada akhirnya akan menjadi catatan masa lalu. Namun, cara seseorang memperoleh dan menggunakan kekuasaan akan terus menjadi bahan penilaian sejarah.

Jangan kita melihat persoalan ini semata-mata sebagai tragedi pribadi. Ada harga yang harus dibayar ketika etika politik dikalahkan oleh ambisi kekuasaan. Dan pelajaran itu, jauh lebih penting daripada nasib politik seorang pada sebuah bangsa yang besar dan memiliki sejarah yang panjang. Memang bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak pernah melakukan kesalahan politik, melainkan bangsa yang mampu belajar dari kesalahannya dan tidak membiarkan kesalahan yang sama menjadi tradisi kekuasaan.

Persoalan penting dalam sejarah politik yang juga patut direnungkan: mengapa penguasa yang telah menguasai mayoritas elite partai, parlemen, birokrasi, dan jaringan pengusaha, masih bisa gagal mewariskan kekuasaan kepada keluarganya? 

Ada beberapa kemungkinan penyebabnya:

Pertama, oligarki tidak selalu solid. Di dalamnya ada persaingan kepentingan yang silang menyilang dan bisa berubah setiap saat.

Kedua, penguasaan lembaga negara tidak otomatis berarti penguasaan segelintir atau seluruh elite kekuasaan.

Dan ketiga, manipulasi pemilu dapat menghasilkan kemenangan formal, tetapi tidak menjamin legitimasi.

Sebagai contoh , dalam sejarah politik modern, terdapat beberapa negara republik atau negara non monarki yang pemimpinnya berusaha mengonsolidasikan kekuasaan pribadi dan keluarganya, bahkan mengubah atau melemahkan institusi demokrasi agar kekuasaan dapat diwariskan kepada anggota keluarga. Namun, upaya tersebut tidak selalu berhasil. Dalam ilmu politik, gejala ini sering dibahas dengan istilah dinasti politik dalam rezim personalistik.

Hosni Mubarak memerintah Mesir sejak 1981. Ia membangun posisi politik putranya, Gamal Mubarak, melalui Partai Nasional Demokrat.Gamal putra Hosni Mubarak dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya sebagai presiden. Pemilu dan institusi politik dikendalikan sedemikian rupa sehingga persaingan politik menjadi sangat terbatas. Tetapi rencana suksesi keluarga itu menghadapi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan militer.Revolusi 25 Januari 2011 menggulingkan Hosni Mubarak. Gamal tidak pernah menjadi presiden.

Di Rumania, Ceausescu membangun kekuasaan personal yang sangat kuat. Pada akhir 1980-an, sejumlah posisi penting pemerintahan, partai, dan militer dikuasai dan ditempati anggota keluarga dan sekutu politiknya. Kekuasaan keluarga ini akhirnya berakhir dalam Revolusi Rumania Desember 1989. Ceausescu dan istrinya, Elena, dihukum mati setelah rezimnya runtuh. Apa pelajaran sejarah dari kasus-kasus konsolidasi rezim dinasti politik tersebut?

Faktor yang berulang dalam kasus-kasus usaha penggalangan dinasti politik seperti di atas: Apabila jabatan publik dan institusi negara semakin diarahkan untuk mempertahankan kepentingan keluarga penguasa. Institusi demokrasi dilemahkan. Parlemen, peradilan, pers, dan mekanisme pemilu kehilangan independensinya. Mungkin rekayasa merebut kekuasaan sejenis ini ada yang berhasil dalam beberapa saat. Tetapi sejarah memberikan pelajaran bahwa kekuasaan dapat diwariskan secara biologis, tetapi legitimasi politik tidak dapat diwariskan begitu saja.