BANDUNG -- Gerry Prayudi, seorang pelanggan kereta api asal Solo menggugat kebijakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait refund tiket 7x24 jam yang dinilai merugikan. Aturan itu bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).
Gugatan telah teregisterasi di PN Bandung pada 27 Oktober 2026. Gerry menilai, aturan pembatalan dan pengembalian dana yang diterapkan PT KAI bersifat sepihak dan merugikan hak-hak konsumen.
"Sejak tanggal 24 itu baru aku mulai dihubungi sama KAI. Sebelum itu enggak pernah sama sekali (dihubungi), bahkan di-PHP sampai sebulan lebih," ucap dia.
Ia mengatakan perselisihan berawal saat dirinya melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Solo menggunakan KA Brantas eksekutif seharga Rp 520.000 pada 29 April lalu. Namun, PT KAI melakukan pembatalan pada hari keberangkatan akibat kendala operasional.
"Aku baca chat, dibatalkan sama KAI keretaku, Brantas. Hari H juga pembatalannya," ungkap dia.
Ia berupaya melakukan refund secara daring akan tetapi rerkendala gangguan teknis. Ia pun pergi ke stasiun Bekasi dan melihat layanan customer service (CS) maupun loket mengalami penumpukan.
Setelah itu, ia memutuskan membeli tiket KA Batavia untuk kembali ke Solo. Ia mengaku tiap melakukan refund pada hari keberangkatan. Akan tetapi saat itu tidak dilakukan karena KAI Access tidak dapat diakses.
Dia juga saat itu tidak mengetahui bahwa proses refund bisa dilakukan di loket KA jarak jauh. Proses refund baru bisa diurus beberapa hari kemudian hingga dinyatakan hangus karena melebihi batas waktu 7x24 jam.