JAKARTA -- Pembangunan Indonesia menuju 2045 masih menghadapi persoalan di berbagai sektor, mulai dari ketimpangan kewenangan pembangunan desa, keterbatasan lapangan kerja di perkotaan, hingga ketergantungan terhadap energi fosil. Sejumlah persoalan tersebut dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan.
Persoalan itu mengemuka dalam diskusi panel Yayasan Indonesia Bangsa Pemenang (YIBP) bertajuk “Arah dan Wujud Pembangunan Bangsa Pemenang, Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Diskusi yang digelar dalam rangka satu tahun berdirinya YIBP tersebut membahas tantangan pembangunan dari perspektif desa, perkotaan, keberlanjutan, hingga transisi energi.
Ketua Umum IKA UNDIP 2020–2022 Akhmad Muqowam menilai pembangunan desa masih menghadapi persoalan dalam penerapan pendekatan bottom-up. Menurut dia, perencanaan yang semestinya berangkat dari kebutuhan masyarakat justru kerap berjalan secara top-down, sehingga desa lebih banyak menjadi objek daripada subjek pembangunan.
“Pendekatannya adalah yangg terjadi hari ini, perencanaan desa yang harusnya dikelola bottom up, jadi top down. Desa seharusnya subjek tapi jadi objek. Kewenangan yang harusnya diatur distribusi ternyata dipusatkan kembali. Orientasi kebutuhan masyarakat berlawanan dengan program pemerintah,” katanya.
Persoalan lain muncul di wilayah perkotaan, terutama terkait pemenuhan hak warga atas pekerjaan dan penghidupan layak. Ketua Presidium IKA UB 2015–2019 Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bonus demografi menuju 2045 dapat menjadi beban apabila tidak diikuti peningkatan produktivitas dan ketersediaan lapangan kerja.
Djarot menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar satu juta pengangguran merupakan lulusan sarjana. Karena itu, pemerintah kota perlu menyiapkan pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan daerah, sekaligus memberikan ruang bagi usaha kecil untuk berkembang melalui legalisasi dan penataan usaha.
“Strategi yang kita tawarkan adalah pekerjaan. Hak warga untuk mendapatkan pekerjaan ini diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Dasar-dasar undang-undangnya ada. Strategi kotanya seperti apa? Pelatihan kerja berbasis kebutuhan kota. Jadi pemerintah punya tanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan. Legalisasi dan penataan usaha kecil. Jadi sekali lagi, jangan bersaing dengan rakyat. Kita justru lebih banyak membangun usaha-usaha kecil yang dibangun rakyat karena itu investasi,” ujar Djarot.
Di sektor energi, Kepala Bidang Sustainability & Social Impact ILUNI UI Adhityani Putri menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor energi. Penggunaan batu bara, bensin, dan LPG dinilai turut membebani fiskal melalui subsidi, sementara polusi udara masih menjadi persoalan, terutama di wilayah Jabodetabek.
Menurut Adhityani, transisi energi perlu dipercepat melalui elektrifikasi dan diversifikasi sumber listrik. Indonesia juga perlu memanfaatkan sumber daya mineral untuk membangun rantai nilai baru, termasuk dengan menarik investasi dan teknologi melalui kepastian regulasi.
“Transisi energi sudah keniscayaan karena kita diguncang oleh shock akibat penutupan Selat Hormuz. Kita juga punya sumber daya energi lain, termasuk sumber daya mineral. Bagaimana cara kita memanfaatkan dan menciptakan rantai nilai baru? Teknologi tadi mungkin tidak bisa kita kuasai, tetapi kita bisa mengundangnya masuk ke Indonesia. Kita bisa menciptakan pasar dan regulasi supaya investasi datang dan menciptakan rantai nilai itu. Tentunya, ini harus dibarengi dengan kondisi investasi pasar yang sesuai dan juga kepastian kebijakan,” jelas Adhityani.
Selain pembangunan desa, perkotaan, dan energi, diskusi tersebut menyoroti peran koperasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi Henny Navilah mengatakan, pengembangan koperasi membutuhkan tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta keterlibatan generasi muda.
“Ke depan, pengembangan ekosistem koperasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk memperluas kemitraan, peluang usaha, inovasi, dan kontribusi koperasi dalam berbagai sektor ekonomi,” ujar Henny.
Ketua Pengurus YIBP Andre Rahadian mengatakan, diskusi tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman dan gagasan para alumni dalam menjawab persoalan pembangunan nasional.
“Keilmuan, pengalaman, dan jejaring alumni dapat menjadi modal untuk melahirkan gagasan dan kerja yang bermanfaat. Mari terus menyatukannya dalam semangat gotong royong agar kontribusi kita semakin luas bagi masyarakat dan bangsa,” ujar Andre.
YIBP berdiri pada 10 November 2025 dan menghimpun alumni dari sekitar 17 organisasi alumni perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yayasan tersebut berfokus pada bidang pendidikan, kemanusiaan, dan sosial.
Dalam peringatan satu tahun tersebut, YIBP juga meluncurkan buku Bersatu dalam Kontribusi untuk Mewujudkan Indonesia Bangsa Pemenang. Buku itu memuat profil, program, dan esai para pengurus yayasan, dengan sejumlah bahasan mengenai isu kemanusiaan, pendidikan, serta penguatan ekonomi pedesaan melalui kolektivitas usaha petani dan kelembagaan desa.