GARUT — Program pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Garut mulai dikembangkan tidak hanya untuk membekali mereka dengan keterampilan kerja, tetapi juga mendorong kegiatan ekonomi produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Garut menilai berbagai program tersebut berpotensi mendukung pemberdayaan masyarakat hingga membantu penanganan persoalan lingkungan.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengapresiasi kontribusi jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui sejumlah unit pelaksana teknis yang beroperasi di wilayahnya. Apresiasi tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kemenimipas, Kamis (19/11/2026).
Menurut Syakur, salah satu program yang menonjol adalah pembinaan kemandirian warga binaan melalui pelatihan kewirausahaan dan berbagai kegiatan produktif di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan).
“Di Rutan, Bapas, dan Lapas ini mereka sudah menginisiasi untuk memberikan kepeloporan kepada masyarakat, khususnya warga binaan, untuk belajar menjadi pengusaha. Ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat baik sekali,” kata Syakur kepada wartawan.
Dia menilai, pembinaan keterampilan dan kewirausahaan menjadi bekal penting bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat. Dengan kemampuan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, mereka diharapkan memiliki peluang untuk bekerja maupun membangun usaha secara mandiri.
“Sehingga nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka sudah punya modal, sehingga mereka bisa bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Syakur juga menyoroti program asimilasi dan kerja sosial yang memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi sarana bagi mereka untuk menyesuaikan diri secara bertahap sebelum kembali berinteraksi dengan lingkungan sosial.
Selain pembinaan kewirausahaan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap inovasi pengelolaan sampah yang dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan Garut. Menurut Syakur, kegiatan tersebut telah berkembang dan tidak lagi terbatas pada pengelolaan sampah internal lapas.
“Yang saya tahu itu bahwa mereka menginisiasi masalah pengolahan sampah juga. Sampah itu skalanya sudah bukan skala lokal, tapi skala regional. Artinya bukan hanya mengurus sampah yang di Lapas, tapi juga mulai mengambil sampah-sampah di luar,” katanya.
Dia juga mengapresiasi pengembangan berbagai kegiatan usaha warga binaan, mulai dari budidaya maggot, peternakan sapi dan domba, ayam petelur dan pedaging, hingga pertanian sayuran.
“Maggotnya sudah ada, bahkan itu juga ada peternakan. Sapinya ada, domba juga ada, ayam petelur, pedaging juga ada, sayuran juga ada,” ujar Syakur.
Menurut dia, berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya ekosistem pembinaan yang dapat mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat.
“Ini ada satu ekosistem yang bagus yang dibuat supaya benar-benar Lapas, Bapas, dan Rutan itu menjadi tempat pemasyarakatan untuk mempersiapkan mereka menghadapi masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Garut juga membuka peluang kerja sama dengan jajaran pemasyarakatan untuk mendukung mitigasi bencana. Salah satu rencana yang sedang dijajaki adalah pemanfaatan sabut kelapa untuk membantu memperkuat kawasan tebing atau lereng yang berpotensi mengalami longsor.
Syakur menjelaskan, sabut kelapa tersebut direncanakan dihamparkan di kawasan rawan longsor dan dikombinasikan dengan penanaman vegetasi. Material organik itu diharapkan dapat menyatu dengan tanaman sehingga membantu memperkuat struktur lereng.
“Ini yang kita mau coba. Kita menghadapi beberapa potensi risiko longsor dan lain-lain. Kita kerja sama pemanfaatan ijuk-ijuk, ya sabut-sabut kelapa. Nanti kita akan coba kerja sama, saya berharap bisa jadi baik buat semuanya,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah berpeluang membantu pemasaran produk yang dihasilkan warga binaan, termasuk produk pangan seperti tahu dan tempe. Kerja sama juga dapat dikembangkan melalui sektor pendidikan dan literasi.
Syakur mengatakan, Pemerintah Kabupaten Garut telah menjalin hubungan dengan jajaran pemasyarakatan melalui layanan perpustakaan daerah. Ke depan, dukungan penyediaan bahan bacaan diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan bagi warga binaan.
Menurut dia, proses pembinaan tidak cukup hanya membekali warga binaan dengan keterampilan kerja. Akses pendidikan dan bahan bacaan juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas intelektual mereka.
“Nanti ke depan warga binaan itu juga bisa belajar banyak dari buku yang dibantu oleh kantor dinas perpustakaan,” katanya.
Di bidang pelayanan publik, Syakur turut mengapresiasi keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II di Kabupaten Garut. Kehadiran kantor tersebut dinilai mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen perjalanan, terutama paspor, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain.
“Alhamdulillah sejak Garut ini mendapatkan penempatan Kantor Imigrasi Kelas II, maka banyak masyarakat kita yang terbantu sehingga mereka bisa membuat paspor lebih dekat dan lebih cepat,” ujarnya.
Dia mengaku menerima laporan dari masyarakat mengenai cepatnya pelayanan pembuatan paspor di Garut. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pelaku perjalanan ibadah umrah, proses pelayanan dapat berlangsung dalam waktu singkat.
“Tadi pagi saya dapat informasi ada orang yang biasa mengantar umrah, katanya di Garut cuma 10 menit. Sangat cepat dan dimudahkan, terutama juga bagi yang membutuhkan paspor yang umur senior,” kata Syakur.
Syakur berharap sinergi Pemerintah Kabupaten Garut dengan jajaran Kemenimipas terus diperkuat. Sejumlah bidang yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan bersama antara lain pemberdayaan ekonomi warga binaan, pengelolaan lingkungan, pendidikan, mitigasi bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dia juga menilai keberadaan berbagai unit kerja Kemenimipas di Garut dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui aktivitas pelayanan, belanja pemerintah pusat, dan program pemberdayaan masyarakat.