Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Kota Cilegon mulai memasang sistem perpajakan elektronik berbasis real-time di sektor restoran untuk mengoptimalkan penerimaan daerah mulai awal November ini. Digitalisasi ini dilakukan setelah pemerintah daerah menemukan indikasi ketidaksesuaian antara transaksi riil dan laporan yang disampaikan sejumlah wajib pajak.
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, sistem tersebut akan membuat setiap transaksi pelanggan tercatat secara otomatis dan langsung terhubung dengan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
Dengan demikian, pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan laporan manual dari pelaku usaha untuk menghitung penerimaan pajak restoran.
"Mulai besok (6 November) kita pasang sistemnya secara bertahap. Sebagai tahap awal, ada dua pelaku usaha yang menjadi sampel integrasi ke sistem UMKM mereka. Bagi usaha yang sudah memiliki hardware (kasir), tinggal memperbarui software-nya. Namun jika belum ada, BPKPAD siap menyediakan hardware yang langsung terkoneksi," ujar Robinsar, dikutip dari situs Diskominfo Pemda Cilegon, Senin (9/11/2026).
Robinsar menjelaskan, penerapan teknologi tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi.
Menurut dia, terdapat potensi transaksi yang tidak dilaporkan oleh sejumlah wajib pajak. Padahal, pajak restoran sebesar 10% sejatinya dibayarkan oleh konsumen ketika melakukan transaksi pembelian makanan atau minuman.
"Pajak ini bukan hal yang diada-adakan. Ketika masyarakat membeli makanan atau minuman, nominal pajak sudah ditambahkan ke tagihan. Namun dalam praktiknya, ada potensi transaksi yang tidak terlaporkan. Dengan sistem real-time ini, data masuk secara akurat dan tidak bergantung lagi pada laporan manual wajib pajak," tegasnya.
Pemkot Cilegon menargetkan sistem tersebut dapat diterapkan kepada seluruh wajib pajak restoran di wilayahnya yang berjumlah sekitar 300 pelaku usaha. Seluruh proses pemasangan dan integrasi perangkat lunak ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Dari penerapan sistem ini, Pemkot Cilegon memproyeksikan tambahan penerimaan pajak restoran sebesar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar pada tahun depan.
Target tersebut diharapkan dapat membantu mengejar realisasi pajak restoran yang hingga awal Oktober 2026 baru mencapai Rp35 miliar dari target Rp47 miliar, atau sekitar 75%.
Selain pajak restoran, Pemkot Cilegon juga mengevaluasi penerimaan retribusi daerah, terutama dari rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas.
Hingga periode tersebut, realisasi retribusi daerah tercatat berada di kisaran Rp70 miliar hingga Rp80 miliar dari target Rp130 miliar.
Meski demikian, Robinsar optimistis penerimaan pajak dan retribusi daerah masih dapat berjalan sesuai target hingga akhir tahun.
[Gambas:Video CNBC]