Nabire (ANTARA) - Pemerintah daerah se Provinsi Papua Tengah menyepakati lima rekomendasi strategis untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, memperbaiki koordinasi antardaerah, serta memastikan program prioritas berjalan sesuai jadwal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah Elieser Yogi saat dihubungi dari Nabire, Jumat, mengatakan lima rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Papua Tengah di Timika pada 11–13 November 2026.
"Rekomendasi dirumuskan melalui pembahasan empat kelompok kerja atau desk, yakni bidang ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah," katanya.
Ia mengatakan, rekomendasi pertama adalah memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bappeda/Bapperida provinsi dan kabupaten, terutama dalam pengendalian serta evaluasi pembangunan secara berkala.
Selain itu, seluruh pemda menyelaraskan perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan memperhatikan capaian indikator makro serta isu strategis di setiap daerah.
Rekomendasi selanjutnya adalah, mempertajam target dan intervensi daerah untuk merespons isu nasional, program prioritas nasional, serta prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten.
Pihaknya juga memastikan seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan seluruh pemda baik pemprov dan pemkab berjalan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
"Kesepakatan itu penting karena masih adanya keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahapan yang seharusnya diselesaikan pada April atau Mei terkadang baru dilaksanakan pada Juli hingga Agustus," katanya.
Rekomendasi kelima adalah pemerintah daerah perlu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik sebelum Musrenbang RKPD untuk membahas persoalan prioritas, seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem.
“Ini menjadi catatan penting yang akan kami sampaikan kepada pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, agar menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan dan penentuan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, seluruh berita acara dan rekomendasi hasil pembahasan akan dirangkum dalam satu dokumen kesepakatan umum untuk disampaikan kepada gubernur, para bupati, serta sekretaris daerah di delapan kabupaten.
Ia berharap rekomendasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen hasil rapat, tetapi ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Rakortek berikutnya juga direncanakan menjadi forum evaluasi untuk melihat pelaksanaan kesepakatan sebelumnya. Pemerintah provinsi akan melibatkan kabupaten lain sebagai tuan rumah agar pembahasan dan evaluasi pembangunan lebih dekat dengan kondisi masing-masing daerah.
“Melalui Rakortek berikutnya, kita akan melihat mana rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Dari situ akan muncul evaluasi dan gagasan baru untuk memperbaiki pola pembangunan daerah,” katanya.