Ekonomi

Pemerintah Atur Pajak Merger BUMN, Ada Fasilitas Pakai Nilai Buku

Pemerintah Atur Pajak Merger BUMN, Ada Fasilitas Pakai Nilai Buku

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengatur penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menggunakan nilai buku. Penggabungan yang dimaksud adalah dari dua atau lebih entitas restrukturisasi yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu entitas restrukturisasi dan membubarkan entitas restrukturisasi yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.

Kebijakan ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.

Adapun, penggunaan nilai buku itu dapat dilakukan untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang pajak penghasilan. Dalam hal ini, entitas restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN.

"(Penggunaan nilai buku dapat dilakukan) setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto," sebagaimana termaktub dalam dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/11/2026).

Namun, penggunaan nilai buku hanya bisa dilakukan dengan wajib memenuhi kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi. Dalam kaitan itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bisa menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi. Ini bisa dilakukan bila entitas restrukturisasi tidak memenuhi ketentuan.

Adapun, ketentuan yang harus dipenuhi oleh entitas restrukturisasi adalah kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi; pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dan dokumen pendukung; kelengkapan dokumen pemberitahuan penggunaan nilai buku yang paling sedikit memuat subjek, objek, dan bentuk transaksi, maksud dan restrukturisasi, posisi keuangan proforma restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN per tanggal efektif restrukturisasi, daftar harta yang dialihkan, dan daftar pemegang saham sebelum dan sesudah restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN.

Ketentuan selanjutnya yang harus dipenuhi oleh entitas restrukturisasi adalah jangka waktu pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. Jangka waktunya harus paling lama enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN atau sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan dalam hal entitas restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum enam bulan.

Tak hanya itu, dalam hal diketahui besaran nilai buku yang disampaikan oleh entitas restrukturisasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dapat menentukan kembali besaran nilai buku harta dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNBC]