JAKARTA — Pemerintah resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pencabutan tersebut sebagai eksekusi atas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang keabsahan penyetaraan ijazah Gibran selaku wakil presiden yang diterbitkan 2019 lalu.
Yusril mengatakan, pencabutan tersebut resmi diundangkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan nomor surat 206 Tahun 2026, bertanggal 11 November 2026. Isinya tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
“Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA yang membatalkan surat keterangan yang dimaksud,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Yusril menegaskan, dengan adanya surat keputusan dari Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus itu, artinya pemerintah sudah melaksanakan putusan MA. “Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA itu pun sudah final,” terang Yusril.
Dengan begitu, kata Yusril menegaskan pula, penyetaraan pendidikan Gibran tak lagi berlaku. “Dengan demikian, penyetaraan Pak Gibran batal, dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar dia.
Yusril juga menerangkan, pencabutan tersebut, pun bukan sekadar tindakan administratif. Melainkan juga sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan putusan pengadilan.
Menurut Yusril, setelah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran itu dicabut, otomatis tak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh untuk melawan putusan MA. Dan menurutnya, tak ada lagi pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK) untuk melawan putusan MA tersebut. Karena kata dia, dalam kasus tata usaha negara (TUN) itu, pemerintah sebagai tergugat tak memiliki hak untuk mengajukan PK.
“Hak mengajukan PK itu dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu dalam perkara ini, tidak ada lagi jalan hukum untuk dapat mempertahankan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang sudah dibatalkan oleh MA itu,” ujar Yusril.
Berhenti atau Diberhentikan
Yusril melanjutkan, putusan MA, dan eksekusi melalui pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran itu mengundang implikasi konstitusional saat ini. Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran itu menjadi salah satu dokumen yang digunakan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan. Kini dokumen keluaran pemerintah yang sudah dicabut itu tak lagi memiliki kekutan hukum yang mengikat.
Dan hal tersebut, kata Yusril berdampak pada persyaratan konstitusional jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Menurut Yusril apabila persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden dinyatakan tak terpenuhi lantaran pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu, maka artinya sejak awal pencalonannya dalam Pilpres 2019 juga tak memenuhi persyaratan.
Dan hal tersebut saat ini, setelah Gibran menjadi wakil presiden dihadapkan pada jalan politik diberhentikan atau berhenti dengan sendirinya. “Kalau penyetaraan pendidikannya itu sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan (Gibran) tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka konstitusional, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” terang Yusril.
Gibran sendiri, sejak Rabu (11/11/2026) dikabarkan sudah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai wapres. Pada Kamis (12/11/2026) Gibran mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengirimkan sendiri surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Sikap tersebut setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin mulai mengumpulkan persetujuan untuk menyatakan pendapat perihal nasib politik Gibran sebagai wakil presiden.