Pemerintah tengah menyiapkan usulan kebijakan baru untuk meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) di Indonesia.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo mengungkapkan usulan tersebut menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mendorong reformasi pasar modal.
Dalam hal ini, pemerintah ingin meningkatkan daya tarik perusahaan tercatat agar semakin banyak investor yang berminat menanamkan modalnya.
Menurut Dradjad, pemerintah telah menerima sejumlah masukan dari pelaku pasar modal mengenai kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung nilai perusahaan.
Masukan tersebut antara lain berkaitan dengan kebijakan perpajakan di bidang biaya masuk, green energy, dan usulan kebijakan di berbagai sektor ekonomi riil.
"Ada usulan kebijakan di bidang perpajakan, ada usulan kebijakan di bidang biaya masuk, ada usulan kebijakan di bidang green energy, ada usulan berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil. Itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait," ujar Dradjad di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11).
Ia mengatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Namun, pemerintah belum menetapkan bentuk kebijakan perpajakan baru yang akan ditetapkan.
"Itu yang akan kemudian nanti kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait," ujar Dradjad.
Pemerintah sendiri berharap langkah reformasi di pasar modal tidak hanya menjawab perhatian penyedia indeks global, tetapi juga meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffry Hendrik menyatakan telah mempertegas sejumlah kebijakan terkait transparansi. Penguatan tersebut menjadi bagian dari reformasi pasar modal yang terus dilakukan
"Memang reformasi pasar modal yang sudah dilakukan agar tetap secara konsisten dilakukan baik pada area peningkatan transparansi, meningkatkan likuiditas dan juga meningkatkan efektivitas dari pengawasan," ujar Jeffry.