Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan sektor perbankan untuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan peluang kerja di luar negeri sekaligus memperkuat pembiayaan peserta Program SMK Go Global.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR Penempatan Pekerja Migran dalam Mendukung Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri melalui Program SMK Go Global yang berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta, Rabu (4/11).
Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Leontinus Alpha Edison.
Menteri P2MI, Mukhtarudin mendorong optimalisasi penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan calon pekerja migran memiliki akses pembiayaan yang memadai sebelum berangkat bekerja ke luar negeri.
"Optimalisasi pembiayaan penting untuk mendukung Program SMK Go Global sekaligus mencegah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) terjerat pinjaman ilegal maupun pinjaman berbunga tinggi yang dapat memberatkan mereka sejak sebelum bekerja," ujar Mukhtarudin dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Mukhtarudin menyampaikan bahwa plafon KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan 20 bank penyalur.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menyebut capaian penyalurannya telah mencapai 84,5 persen. Ia menilai skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan SMK Go Global. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam Program SMK Go Global.
Namun, lanjut Mukhtarudin, dukungan pembiayaan tidak cukup berhenti pada pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kebutuhan biaya pemberangkatan juga harus mendapat perhatian agar peserta yang telah dipersiapkan dapat melanjutkan proses penempatan.
Sejumlah komponen biaya yang perlu diperhitungkan antara lain pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), tiket perjalanan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Pembiayaan tersebut memiliki karakteristik berbeda di setiap negara tujuan.
"Ada negara yang biaya penempatannya ditanggung pemberi kerja, tetapi ada pula komponen biaya yang masih harus dipenuhi oleh calon pekerja migran," ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin menegaskan persoalan biaya pemberangkatan dapat menjadi kendala dalam proses penempatan apabila CPMI tidak memiliki kemampuan pembiayaan. Kondisi tersebut berisiko mendorong calon pekerja migran mencari pinjaman dari sumber informal, termasuk pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.
Karena itu, KUR Penempatan Pekerja Migran diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau, aman, dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, calon pekerja migran tidak harus menanggung beban utang yang memberatkan sebelum memperoleh penghasilan di negara penempatan.
Mukhtarudin juga menyoroti besarnya kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Ia menyebut remitansi pekerja migran pada 2024 mencapai sekitar Rp253 triliun dan meningkat menjadi Rp288 triliun pada 2025. Angka tersebut menunjukkan pentingnya dukungan pembiayaan dan pelindungan bagi pekerja migran sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.
Lebih lanjut, Mukhtarudin berharap penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat terus ditingkatkan pada bulan-bulan mendatang, terutama untuk mendukung peserta SMK Go Global yang telah memiliki peluang kerja di luar negeri.
Data lembaga penempatan atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki akreditasi unggul juga akan disampaikan untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan.
Dalam kesempatan itu, Mukhtarudin turut mengapresiasi skema penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tidak menggunakan avalis. Ia berharap tidak ada lagi kendala teknis setelah koordinasi tersebut yang menghambat penyaluran KUR Penempatan Pekerja Migran bagi peserta SMK Go Global.
Selain itu, diperlukan penyusunan bahan sosialisasi bersama dan panduan resmi mengenai mekanisme penyaluran KUR Penempatan PMI. Panduan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang seragam bagi calon pekerja migran, lembaga penempatan, dan perbankan mengenai persyaratan, tahapan pengajuan, serta mekanisme pembiayaan.
Sementara itu, Edison mendorong bank-bank penyalur untuk memaksimalkan peran dalam mendukung program tersebut. Edison juga membuka peluang pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan roadshow di sejumlah negara penempatan yang telah memiliki sistem perbankan baik. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pembiayaan dan memperluas kerja sama dengan pihak terkait di negara tujuan.
Perwakilan BPI Danantara menyatakan kesiapan untuk mendukung pembiayaan Program SMK Go Global melalui skema KUR Penempatan PMI. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi calon pekerja migran.
Dari sisi pengawasan dan penguatan kapasitas keuangan, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bayu dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, menekankan pentingnya kerja sama antara OJK dan KP2MI.
"Penguatan literasi serta kapasitas pengelolaan keuangan bagi pekerja migran perlu dimaksimalkan agar mereka memahami penggunaan pembiayaan, kewajiban pembayaran, dan pengelolaan pendapatan selama bekerja di luar negeri," pungkas Bayu.
Program SMK Go Global sendiri menargetkan 40.000 peserta pada periode Agustus hingga Desember 2026, yang terdiri atas 24.000 lulusan SMK/SMA dan 16.000 peserta dari masyarakat umum. Program tersebut dirancang melalui 2.000 kelas, mencakup delapan sektor pekerjaan, dan dilaksanakan di 23 wilayah BP3MI.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem penyiapan dan penempatan pekerja migran yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kompetensi, sertifikasi, pembiayaan, hingga pelindungan selama bekerja di luar negeri.
Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, regulator, Danantara, dan perbankan, pemerintah mendorong agar KUR Penempatan Pekerja Migran dapat dimanfaatkan secara optimal. Penguatan pembiayaan diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan kompetensi melalui SMK Go Global, tetapi juga memastikan calon pekerja migran memiliki akses pendanaan yang layak hingga tahap keberangkatan.
Dengan demikian, program penyiapan pekerja migran terampil dapat berjalan beriringan dengan akses pembiayaan yang inklusif, mekanisme penempatan yang aman, serta pelindungan dari praktik pinjaman yang merugikan calon pekerja migran Indonesia.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri perwakilan BPI Danantara, yakni Senior Director Portfolio Governance Aloysius Budi Santoso dan Senior Director Human Capital DAM Aditya Arisusetio. Dari OJK, hadir perwakilan Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah, Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah, serta Departemen Pengawasan Bank Pemerintah.
Rapat juga melibatkan bank penyalur KUR, yakni BNI yang diwakili SEVP Commercial & SME Andy Yusdiman dan Business Program Division Head Faizal Isnaeni; Bank Mandiri yang diwakili Vice President Wenry Okto Fransius Tampubolon; BSI yang diwakili Product Department & Business Strategy Department Head Micro Business Group Asmiyatul Zumroh; serta Bank BTN yang diwakili Vice President Micro Business Royansyah Putra Ginting.