Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Pemerintah sedang merampungkan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) yang akan menjamin ketertelusuran minyak sawit Indonesia dari kebun hingga ekspor.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat mengatakan sistem ini ditargetkan beroperasi sebelum Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) mulai berlaku pada 30 Desember 2026.
Dia menjelaskan SI-ISPO dikembangkan dengan persyaratan EUDR sebagai acuan utama, sehingga produsen sawit Indonesia dan pembeli internasional memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi rantai pasok yang andal dan dapat diverifikasi.
"Sistem tersebut hampir final, bila sertifikasi ISPO sudah diperoleh, berarti produk sawit tersebut berasal dari lahan yang 'clear and clean', dapat ditelusuri, dan diproduksi secara berkelanjutan," ujar dia dalam paparan bertajuk “Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO): Elevating Supply Chain Traceability and Global Sustainability Standard” pada The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026).
Dida menyebutkan di tengah fragmentasi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, perekonomian Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III/2026 dengan subsektor perkebunan menyumbang 5,15 persen terhadap PDB nasional dan kelapa sawit sebagai kontributor terbesar.
Namun, sektor sawit masih menghadapi dua tantangan utama yakni meningkatkan produktivitas petani swadaya yang mengelola sekitar 42 persen lahan sawit serta, memastikan ketertelusuran rantai pasok secara menyeluruh dari kebun hingga konsumen, seiring tuntutan standar internasional seperti EUDR.
"Kita harus memiliki kebijakan afirmatif agar petani kecil tetap berperan dalam produksi sawit di rantai pasok global,” katanya.
Menurut dia, sejak diterapkan pada 2011, ISPO terus disempurnakan, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan mendasar yakni perluasan cakupan sertifikasi.
ISPO tidak lagi terbatas pada perkebunan di hulu, tetapi juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi sawit.
Pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil. Pemerintah menanggung penuh biaya sertifikasi ISPO petani kecil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), APBN, APBD, atau sumber sah lainnya.
Serta ketertelusuran wajib bagi seluruh produk sawit. Semua produk sawit harus dapat ditelusuri asalnya dari kebun berkelanjutan, didukung sistem informasi dari hulu ke hilir.
Aturan turunan telah diterbitkan oleh sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kemanterian Perindustrian, Kementerian ESDM, Badan Standardisasi Nasional, dan Kemenko Perekonomian. Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan pedoman berbagi data geospasial dalam hubungan luar negeri.
Pemerintah menugaskan BPDP mengelola SI-ISPO, lanjutnya, melalui proses lelang terbuka, BPDP menunjuk PT Sucofindo sebagai operator sistem yang melayani pelaku usaha, penjual dan pembeli, baik di dalam maupun luar negeri.
Dida menyebutkan pemerintah menargetkan hampir 100 persen data pemangku kepentingan sawit terhimpun pada 2029.
"Tujuan kami adalah memperkuat penerimaan pasar global dan daya saing sawit Indonesia, sembari tetap memastikan petani kecil terlibat," katanya.