JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan aturan pembatasan alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan properti komersial. Pemerintah mengusulkan larangan pembangunan real estate pada sisa lahan sawah yang masih memungkinkan dialihfungsikan, dengan pengecualian yang dapat dipertimbangkan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah sedang menyusun peraturan menteri untuk mengatur pemanfaatan lahan sawah di luar kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pembatasan diperlukan karena ketersediaan lahan kosong yang masih memungkinkan dialihfungsikan semakin terbatas.
"Kalau rumah mungkin hanya khusus MBR. Real estate tidak boleh," kata Nusron dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan kesepakatan perlindungan lahan pertanian secara nasional telah mencapai 87,98 persen per 10 November 2026. Capaian tersebut melampaui target minimal 87 persen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Dari total sekitar 7,4 juta hektare lahan sawah yang menjadi acuan, tersisa 12,02 persen di luar kesepakatan LP2B. Namun, berdasarkan hasil verifikasi ATR/BPN, hampir delapan poin persentase di antaranya sudah terlanjur terdapat bangunan. Dengan demikian, lahan kosong berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) non-LP2B yang masih tersedia untuk kemungkinan alih fungsi hanya sekitar empat persen atau 300 ribu hektare secara nasional.
"Nah, supaya yang 4 persen ini tidak dalam tanda petik tidak ugal-ugalan, mohon mandat pada rapat ini, kami sedang menyusun Permen, apa saja yang diperbolehkan memakai 4 persen itu," ujar Nusron.
Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, keterbatasan lahan tersebut mengharuskan pemerintah menetapkan prioritas penggunaan secara lebih ketat. Pemanfaatan lahan perlu diarahkan untuk pembangunan fasilitas yang memiliki kepentingan publik, bukan semata-mata kepentingan komersial.
Sejumlah fasilitas yang diusulkan mendapatkan ruang pemanfaatan lahan meliputi terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, dan sekolah rakyat. Pemerintah juga mempertimbangkan proyek strategis nasional (PSN), penyelesaian perizinan yang telanjur diterbitkan, serta kepentingan lain yang memperoleh persetujuan.
"Misal, sarana prasarana umum: terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, sekolah rakyat, itu kita masukkan," kata Nusron.
Persoalan alih fungsi lahan turut berkaitan dengan izin kegiatan nonpertanian yang telah diterbitkan di sejumlah daerah. Nusron mengungkapkan sekitar 16 ribu hektare lahan di Tangerang sudah telanjur memiliki izin, meskipun proses alih fungsi lahannya belum dilakukan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lahan pertanian. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan izin yang telah terbit sekaligus mencegah penyusutan lahan sawah produktif.
ATR/BPN juga menyiapkan pengintegrasian peta perlindungan sawah ke dalam aplikasi Sentuh Tanahku mulai Desember 2026. Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin meningkatkan transparansi mengenai lokasi lahan yang boleh dan tidak boleh dialihfungsikan.
Penyusunan aturan pembatasan penggunaan lahan menjadi bagian dari upaya pemerintah mempertahankan lahan pertanian nasional. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengecualian dan persyaratan alih fungsi masih menunggu penyelesaian peraturan menteri yang sedang disusun ATR/BPN.