Ekonomi

Pemerintah Siapkan Rp5,68 T untuk Program Magang dan Vokasi 2027

Pemerintah Siapkan Rp5,68 T untuk Program Magang dan Vokasi 2027

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,68 triliun untuk Stimulus Magang dan Vokasi Nasional pada 2027. Anggaran ini disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia memasuki dunia profesional.

Program pengembangan talenta tersebut menjadi kelanjutan dari Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang telah berjalan sepanjang 2026. Hingga pelaksanaan Batch 1 sampai Batch 3A, program ini telah menjangkau 142.787 peserta atau sekitar 95,1% dari target nasional sebanyak 150.000 orang.

Program pemagangan tersebut memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan, baik di perusahaan maupun satuan kerja kementerian dan lembaga.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, program pemagangan menjadi sarana bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman praktis sekaligus memahami proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Dradjad saat membuka Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu sore (18/11/2026).

"Hari ini kita berkumpul menyambut peserta Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Batch 3 Angkatan II Tahun 2026 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kalian adalah generasi muda terpilih yang akan melihat dan terlibat langsung bagaimana kebijakan ekonomi dirumuskan, dikoordinasikan, dan diwujudkan menjadi manfaat bagi masyarakat," ujar Dradjad.

Secara khusus, Kemenko Perekonomian menerima 43 peserta magang yang terpilih dari 581 pelamar. Mereka berasal dari 22 perguruan tinggi di Indonesia dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari hukum, ekonomi, hubungan internasional, psikologi, hingga sains dan teknologi.

Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) peserta mencapai 3,63. Mereka akan ditempatkan di 21 unit kerja yang mencakup tujuh klaster koordinasi kebijakan ekonomi nasional.

Klaster tersebut meliputi ekonomi makro, kerja sama ekonomi internasional dan investasi, energi dan sumber daya mineral, industri dan ketenagakerjaan, perniagaan dan ekonomi digital, hingga ekonomi kawasan.

Selama mengikuti program, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum kabupaten/kota (UMK) di lokasi pemagangan. Pemerintah juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Selain itu, peserta mendapatkan pendampingan langsung dari mentor serta sertifikat pemagangan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam kesempatan tersebut, Dradjad juga memaparkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia kepada para peserta. Dia menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2026, menjadi pertumbuhan tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20.

Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04% dengan kontribusi sebesar 51,97% terhadap produk domestik bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga juga menyumbang 2,62 poin terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun. Sejumlah indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan, antara lain rasio Gini yang turun menjadi 0,368, tingkat kemiskinan sebesar 8,07%, serta tingkat pengangguran terbuka yang berada di level 4,75%.

Dradjad turut meminta para peserta untuk mengedepankan analisis berbasis data dalam memahami kondisi ekonomi, termasuk dalam menyikapi narasi mengenai pelemahan daya beli masyarakat.

Menurut dia, penguatan konsumsi rumah tangga yang melampaui rata-rata pertumbuhan penduduk sekitar 1,06% per tahun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas konsumsi. Hal ini juga diiringi kenaikan PDB per kapita menjadi US$5.083 atau sekitar Rp83,7 juta pada 2025 serta penurunan ketimpangan.

Dia menilai perubahan yang terjadi lebih mencerminkan pergeseran pola konsumsi masyarakat ke ekonomi digital dan sektor jasa. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan kelompok restoran dan hotel sebesar 6,59%, serta transportasi dan komunikasi sebesar 5,83%.

Selain kemampuan berpikir kritis dan berbasis data, Dradjad berpesan agar peserta magang menjaga integritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu berkolaborasi lintas disiplin.

Dia juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan pusat data (data center). Para peserta diharapkan dapat mengembangkan kompetensi sekaligus memiliki semangat pengabdian yang berlandaskan nilai BerAKHLAK.

"Manfaatkan setiap hari dari program ini dan kalian punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa generasi kalianlah yang akan membuat Indonesia makin mampu menerapkan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana yang didorong terus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Dradjad.

[Gambas:Video CNBC]