Kementerian Keuangan () mencatat realisasi pembiayaan neto mencapai Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara 75,6 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan sebagian besar pembiayaan utang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target Rp799,5 triliun.
"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11).
Selain melalui penerbitan SBN, pemerintah juga memperoleh pembiayaan dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun. Realisasi tersebut mencapai 132,1 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun.
Suahasil menjelaskan pemerintah mengatur waktu penerbitan utang dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara dan kondisi pasar keuangan.
Strategi tersebut dilakukan agar biaya pembiayaan dapat ditekan seminimal mungkin.
"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun, kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," jelasnya.
Ia mengatakan dinamika pasar keuangan turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola pembiayaan utang.
Salah satunya terlihat setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi terkait reklasifikasi status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Situasi tersebut sempat memengaruhi minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN).
Kemenkeu mencatat nilai penawaran yang masuk atau incoming bid turun dari Rp64,8 triliun pada 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026.
Namun, minat investor kembali meningkat pada lelang SUN 10 November 2026. Nilai incoming bid tercatat mencapai Rp79,71 triliun, bahkan lebih tinggi dibandingkan posisi sejak September.
Suahasil menilai peningkatan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan pengelolaan APBN.
"Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita enggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang harus terus kita lakukan," ujarnya.
"10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," pungkas Suahasil.