Politik

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

Pemerintah Tetapkan Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027

JAKARTA – Pemerintah menetapkan batas waktu penetapan upah minimum 2027 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kepastian jadwal tersebut diharapkan memberi waktu bagi pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha untuk mempersiapkan proses penetapan upah.

Berdasarkan mekanisme yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat 26 November 2026.

Untuk tingkat kabupaten/kota, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan paling lambat 30 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi secara teknis dengan pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Batas penetapan upah minimum provinsi sebagaimana tahun lalu, PP No. 49/2025, pada 21 November 2026,” kata Yassierli dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026), berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (19/11/2026).

Yassierli menyampaikan, pemerintah juga akan memberikan rincian pedoman dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran upah minimum.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal tahapan penetapan upah minimum dan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

Menurut Tito, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas kepentingan masing-masing pihak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik setiap daerah.

Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar rekomendasi Dewan Pengupahan dapat diproses sesuai jadwal. Dengan demikian, tahapan penetapan upah minimum dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan.

Pemerintah mengharapkan pekerja dan pengusaha mengikuti perkembangan penetapan upah minimum melalui kanal resmi serta memanfaatkan forum dialog yang tersedia.