Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melaksanakan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah itu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Agam Rosva Deswira di Lubuk Basung, Senin, mengatakan tim Satgas MBG tersebut melakukan pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG sebagaimana tercantum dalam daftar periksa (checklist) yang disusun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tim bakal memeriksa terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG," katanya.
Ia mengatakan tim telah melakukan pemeriksaan di SPPG Ampek Angkek Lambah dan SPPG Ampek Angkek Panampuang pada Jumat (6/11).
Selain pemeriksaan kelayakan operasional, tim juga melakukan penilaian terhadap kualitas dan kesesuaian menu makanan yang disediakan kepada penerima manfaat, termasuk upaya meminimalkan terjadinya sisa makanan (food waste).
"Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah," katanya.
Ia menambahkan, tim juga melaksanakan pengujian terhadap sampel pangan segar yang digunakan oleh masing-masing SPPG.
Pengujian menggunakan metode rapid test untuk mendeteksi kemungkinan adanya residu pestisida pada komoditas pangan segar serta kandungan formalin pada bahan pangan.
"Pengujian ini untuk memastikan bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan memenuhi aspek keamanan pangan, sehingga dapat meminimalkan risiko paparan bahan berbahaya bagi penerima manfaat," katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Agam memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Program MBG, tidak hanya dari aspek kelayakan operasional dan kualitas layanan, tetapi juga dari aspek keamanan bahan pangan yang digunakan.
Hasil inspeksi dan penilaian selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.