kelengkapan data tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa, kelompok nelayan, serta perangkat daerah yang menangani sektor perikanan
Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan validitas data nelayan telah mencapai 100 persen guna mendukung penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tepat sasaran.
Bupati Cirebon Imron di Cirebon, Jumat, mengatakan kelengkapan data tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa, kelompok nelayan, serta perangkat daerah yang menangani sektor perikanan.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan identitas dan jumlah nelayan tercatat secara akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerima subsidi.
"Kami bekerja sama dengan para kuwu (kepala desa), ketua nelayan dan dinas terkait. Alhamdulillah, semuanya bersatu sehingga data nelayan kita mencapai 100 persen," katanya.
Ia menyebutkan Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 17.000 nelayan yang membutuhkan dukungan pemerintah, termasuk kemudahan memperoleh BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.
Imron meminta pemerintah desa bersama kelompok nelayan secara berkala memperbarui data, apabila terjadi perubahan jumlah maupun identitas nelayan di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut, kata dia, diperlukan agar perubahan kondisi di lapangan dapat segera tercatat dan tidak menghambat proses verifikasi maupun penyaluran bantuan kepada nelayan yang berhak.
"Para kuwu harus selalu mengantisipasi perubahan data agar tetap valid. Dengan begitu, bantuan yang diberikan pemerintah bisa diterima oleh nelayan yang memang berhak," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan integrasi data nelayan menjadi langkah mendasar untuk memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini belum optimal.
Ia menyebutkan dari alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,25 juta kiloliter pada 2025, realisasi penyalurannya baru sekitar 747.500 kiloliter.
"Selama ini kita masih terkendala dalam menyalurkan BBM bersubsidi untuk para nelayan. Dari alokasi 2,25 juta kiloliter, baru bisa kita realisasikan sekitar 747.500 kiloliter," katanya.
Menurut dia, pemerintah mengintegrasikan tiga basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Kusuka, Silat, dan Simkada, dengan sistem XStar milik BPH Migas untuk memperbaiki cakupan penerima dan penyaluran BBM bersubsidi.
Ia menambahkan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah percontohan karena integrasi datanya telah mencapai 100 persen.
"Kami berharap dalam dua sampai tiga bulan ini integrasi data semakin gencar dilakukan sehingga nilai tukar nelayan benar-benar mampu kita tarik lebih tinggi," ujarnya.